REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mewanti-wanti bahaya dari politik dinasti. Selain merampas demokrasi dan hak publik, perilaku politik dinasti dinilai cenderung melahirkan rente yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Menurut dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus benar-benar mengusut kasus pencucian uang, jangan sampai kasus itu mandeg. "Kasus pencucian uang seharusnya bisa lebih akseleratif sehingga mencegah tumbuh suburnya dinasti politik. Karena mereka yang diduga melakukan pencucian dan praktik rente, dalam hal ini dinasti politik di Banten," ujar Dahnil dalam keterangannya, Selasa (27/12).
Dahnil mengatakan akibat pengusutan pencucian uang lamban, kerabat politik dinasti masih bisa melenggang bebas. Dia menyarankan KPK harus mengakselerasi, mengusut kasus pencucian uang, termasuk ke kelompok lain seperti anggota DPRD.
"Seharusnya memang disegerakan. Justru keterlambatan proses hukum itu, juga membiarkan tumbuhnya dengan cepat dinasti politik," kata dia.
Dinasti politik, menurut Dahnil, harus dipotong dengan cara politik. Jangan sampai dinasti itu kembali dengan wajah palsu mengaku-ngaku dizalimi hingga menangis melankolis. Motif seperti itu, kata dia, selalu dilakukan karena mereka (aktor dinasti politik) sadar bahwa masyarakat mudah lupa sehingga gampang diberdayakan dengan cara melankolis.
"Dinasti politik merampas demokrasi yang sehat, dinasti politik ini tumbuh dari oligarki politik," ujar Dahnil.
Politik, bagi elite dinasti politik, hanya sekadar alat saluran untuk rente. Memberikan pelayanan publik yang maksimal bukan jadi tujuan utama. Menurut dia, politik hanya lahan untuk mengejear rente memainkan proyek APBD.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
