REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri meresmikan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) di Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Selasa (27/2). Diharapkan, program itu dapat meningkatkan pelayanan dan perlindungan TKI mulai dari tingkat desa.
"Program Desmigratif merupakan terobosan Kemenaker untuk memberdayakan, melindungi, dan melayani TKI mulai dari desa," ujar Hanif.
Hanif menjelaskan, dalam program itu, yang menjadi sasaran adalah calon TKI, TKI purna, dan keluarga TKI. Program tersebut terdiri dari empat kegiatan utama.
Pertama, pusat layanan migrasi. Yakni warga desa yang hendak berangkat ke luar negeri mendapatkan pelayanan informasi di balai desa melalui peran dari pemerintah desa. Informasi yang didapatkan antara lain informasi pasar kerja, bimbingan kerja, dan pengurusan dokumen awal menjadi calon TKI.
Kedua, usaha produktif. Yakni mencakup pelatihan dan pendampingan untuk usaha produktif, bantuan sarana produktif hingga pemasarannya.
"Jadi nanti saat TKI yang bekerja di luar negeri mengirimkan uangnya atau sudah kembali ke desa, maka sudah ada basis usaha produktif yang bisa dibangun antara TKI dengan keluarganya di desa," ujar Hanif.
Ketiga adalah community parenting. Dalam kegiatan itu, orang tua dan pasangan TKI yang tinggal di rumah diberikan pelatihan tentang bagaimana membesarkan atau merawat anak. Keempat, penguatan usaha produktif untuk jangka panjang dalam bentuk koperasi usaha.
Hanif menambahkan, program itu juga dirancang untuk menekan jumlah TKI non-prosedural yang termasuk dalam kategori tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dia menyatakan, selama ini para calo/sponsor banyaknya beredar di desa-desa dan menjadikan warga desa sebagai korban TPPO ke luar negeri.
"Program ini tidak boleh berhenti hanya pada peresmiannya saja. Tapi harus berjalan dan bermanfaat," tegas Hanif.
Selain Desa Kenanga, desa lain yang terpilih menjadi desa percontohan Desmigratif adalah Desa Kuripan, Kabupaten Wonosobo. Peresmian desa itu menjadi Desmigratif rencananya akan dilakukan pada akhir tahun ini.
Hanif menyatakan, pada 2017, Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan akan membentuk 120 Desmigratif di 50 kabupaten/kota di beberapa provinsi yang menjadi kantong TKI. Di antaranya, Sumatera Utara, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Bupati Indramayu, Anna Sophanah, dalam kesempatan itu mengakui, daerah yang dipimpinnya merupakan pengirim buruh migran terbesar di Jabar. Selama ini, dia menyatakan, tak bisa melarang warganya untuk berangkat bekerja ke luar negeri. "Kami belum mampu menciptakan lapangan kerja sendiri," katanya.
Anna menjelaskan, Kabupaten Indramayu selama ini terus dipertahankan sebagai lumbung padi nasional. Karena itu, keberadaan dunia industri pun dibatasi agar tidak mengganggu areal persawahan. Dampaknya, lapangan kerja di Indramayu menjadi sempit dan warganya banyak yang memilih menjadi TKI ke luar negeri. N lilis
Ikuti Whatsapp Channel Republika
