REPUBLIKA.CO.ID,‎ JAKARTA -- Partai Nasional Demokrat (Nasdem) memberikan penjelasan terkait kegiatan deklarasi dukungan kadernya yang mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Nasdem memandang kegiatan deklarasi tersebut menyalahgunakan nama Nasdem. 

Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan Sebagai partai politik (parpol), Nasdem bersikap jelas, tegas, dan total dalam pemilihan gubernur DKI. "Tidak bergeser sedikit pun dalam mendukung Basuki-Djarot untuk dapat terpilih kembali sebagai gubernur dan wakil gubernur provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (27/12).

Seluruh struktur pengurus dan kader partai wajib melaksanakan perintah partai sebagai amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan  sepenuhnya. Dia menyebut struktur dan kader yang tidak melaksanakan perintah partai akan diberikan sanksi organisasi yang tegas, termasuk pemberhentian sebagai anggota. Selanjutnya, kader yang sudah diberhentikan tidak berhak lagi mengatasnamakan partai. Dengan demikian tindakan sebagian orang tersebut adalah tindakan pribadi saja.

"Saudara Anies dan Sandi agar menjunjung etika politik dengan tidak melakukan gerakan yang memecah belah partai politik," kata Bestari. 

Dia mengatakan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh pribadi pribadi bukanlah menjadi tanggung jawab Nasdem secara institusi. "Kami mempersiapkan tindakan hukum kepada para oknum yang menggunakan nama Nasdem tanpa izin dan juga kepada fasilitatornya terkait penyalahgunaan nama partai Nasdem," kata Bestari.

Ikuti Whatsapp Channel Republika