REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) di Sleman akan terus dilanjutkan. Tahun depan, Pemkab Sleman berencana melakukan renovasi atau membedah 2.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH).

“Targetnya rumah tidak layak huni harus habis pada 2021. Makanya tahun depan ada tambahan lagi 2.000 unit rumah untuk dibedah,” tutur Bupati Sleman Sri Purnomo, Senin (26/12).

Menurutnya, rumah-rumah yang akan dibedah bukan hanya bangunan yang sudah usang. Namun juga rumah yang belum dilengkapi dengan fasilitas MCK.

Sri mengemukakan, selama lima tahun terakhir, RTLH yang telah tertangani melalui dana APBD sejumlah 1.407 unit sedangkan dari dana alokasi APBN sejumlah 1.240 unit dan dana APBD Provinsi sejumlah 648 unit. Sedangkan pada 2016 telah dibangun 455 RTLH melalui dana APBN dan 419 dengan dana APBD.

"Capaian ketersediaan rumah layak huni pada 2015 juga meningkat 0,26 persen dari tahun sebelumnya jadi 97,96 persen," katanya.

Sementara itu, berdasarkan data Bidang Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Sleman, ada sekitar 9.000 unit RTLH di kabupaten setempat. Dari jumlah tersebut, RTLH yang masih tersisa sekitar 5.000 unit. RTLH tersebut paling banyak berada di wilayah pinggiran dan kawasan padat penduduk, seperti Depok, Minggir, dan Seyegan.

Kepala Seksi Perumahan Swadaya, Bidang Perumahan DPUP Sleman, Achmad Subchan menuturkan, dana bedah rumah berasal dari berbagai sumber. Di antaranya dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus sebanyak Rp 7,5 juta per unit untuk kategori ringan, Rp 10 juta kategori sedang, dan Rp 15 juta kategori berat.

Adapula sumber dana dari APBD Sleman sebesar Rp 15 juta per unit dan dari dana Badan Amil Zakat Daerah (Bazda). Selain itu, ada pula dana bedah rumah yang berasal dari CSR perusahaan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika