REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus melakukan persiapan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di NTB pada 2018.
Dalam pesta demokrasi yang rencana dihelat pada Juni 2018, KPU NTB akan menggelar tiga Pilkada secara serentak, yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Barat, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima.
Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansori mengatakan, proses persiapan sudah dimulai dengan kesiapan pemerintah daerah mengucurkan anggaran sebesar Rp 15 miliar melalui APBD secara bertahap.
"Melalui APBD murni 2017 dan 2018, apabila kurang, Pemprov siap mengalokasikan di APBD perubahan," katanya kepada Republika.co.id, Rabu (21/12).
Ia menyampaikan, anggaran tersebut dialokasikan untuk membayar tenaga honor, penyusunan regulasi untuk tahapan pilkada 2018, pengangkatan dan pelantikan PPK serta PPS kemudian, hingga rapat koordinasi di sepuluh kabupaten/kota yang ada di NTB.
"Untuk kebutuhan 2017 kita usulkan Rp 23 miliar, tapi tentu kita berharap dengan Rp 15 miliar ini bisa cukup, yang kita perlu duduk bersama," kata dia.
Dalam permendagri, lanjutnya, Gubernur harus duduk bersama dengan tiga kabupaten/kota dalam rangka menyepakati sharing anggaran mana yang dibebankan untuk Pilkada 2018.
Aksar juga membeberkan strategi KPU NTB dalam distribusi kelengkapan Pilkada baik bilik maupun surat suara ke wilayah yang sulit ditembus.
"Kita tahun ini menerbitkan buku tentang pengalaman kita dalam kelola logistik pemilu," kata dia.
Dalam buku tersebut, ia paparkan secara gamblang bagaimana KPU NTB menyalurkan logistik mulai dari menggunakan ojek, perahu, truk, hingga kuda. Pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota serta wakil wali kota akan dibuka pada awal 2018 untuk jalur partai politik.
"Khusus yang melalui jalur perseorangan kemungkinan mulai akhir 2017," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
