REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan perempuan yang menjadi kepala daerah harus membuktikan komitmen melalui kinerja. Visi, misi dan program yang berpihak kepada perempuan dinilai belum semunya dimiliki oleh para kepala daerah perempuan.
Titi menjelaskan, berdasarkan hasil Pilkada 2015 lalu, ada 46 perempuan yang terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebanyak 24 orang terpilih menjadi kepala daerah sementara 22 orang terpilih sebagai wakil kepala daerah. Jumlah keikutsertaan perempuan dalam Pilkada 2015 tercatat sebanyak 124 orang dari 1.654 peserta pilkada.
"Meski begitu, tidak lantas para perempuan ini memiliki visi, misi dan program yang memihak kepada perempuan. Belum semua kepala daerah perempuan memiliki visi dan misi yang dekat dengan perempuan dan anak," ujar Titi kepada Republika, Rabu (21/12).
Berdasarkan catatan Perludem, hanya 17 dari 46 kepala daerah perempuan yang visi, misi serta programnya pro perempuan. Beberapa visi, misi dan program yang berpihak pada perempuan menyoroti peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
Titi mencontohkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sragen, Kusnidar Untung Yuni Sukowati dan Dedy Endriyanto yang memiliki misi meningkatkan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam menjalankan misi ini, keduanya fokus pada kesenjangan peran perempuan dalam pembangunan.
"Tentu persoalan visi dan misi ini perlu penelitian lebih lanjut. Sebab masih ada kecenderungan bahwa penyusunan visi dan misi sebatas formalitas, " tutur Titi.
Terlepas dari formalitas itu, pihaknya berpendapat para kepala daerah perempuan yang telah terpilih harus fokus terhadap pembuktian kinerjanya. Sebab, hingga saat ini tingkat keberhasilan kepemimpinan mereka belum bisa terukur secara pasti.
Selain itu, lanjutnya, jika melihat profil para perempuan kepala daerah pada Pilkada 2015 lebih banyak diisi oleh pejawat dan kader partai. Menurut Titi, kapabilitas perempuan dari kader partai masih dibayangi apakah dirinya benar-benar mengembangkan karir politik atau karena relasi politik tertentu.
Sementara itu, pejawat memiliki keunggulan dari sisi popularitas, modal politik, sosial dan kapital yang sudah dikonsolidasikan selama masa menjabat. "Memang masih terlalu dini untuk mengukur kinerja para kepala daerah perempuan itu. Namun, perbaikan kinerja memang menjadi pekerjaan rumah untuk mereka, apakah benar dapat memberikan kinerja sesuai yang diharapkan masyarakat," tambah Titi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika