REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendorong peningkatan peran perempuan di bidang politik. Hal ini disampaikan JK dalam acara penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2016.
Menurut dia, peran perempuan dan kesetaraan gender di bidang politik di Indonesia jauh lebih baik dibandingkan negara lain, seperti Amerika Serikat. Sebab, di Indonesia sudah pernah terdapat perempuan yang menjabat sebagai presiden dan juga masuk dalam jajaran menteri.
"Diharapkan juga peran di daerah di bidang politik apakah itu menjadi gubernur. Sayang gubernur sekarang ndak ada perempuan, wakil ada. Bupati banyak, wali kota tentu dibutuhkan lebih banyak lagi upaya mendorong. Walaupun dalam demokrasi tentunya mempunyai peranan yang sama," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (21/12).
Ia menyebut, perempuan yang masuk dalam jajaran kabinet kerja mencapai 24 persen. Angka peran perempuan dalam bidang politik tersebut dikatakannya merupakan yang tertinggi dalam sejarah Indonesia.
Dalam sejarah dunia, peran perempuan dan perlindungan anak semakin membaik saat ini. Di Amerika Serikat contohnya, perempuan baru dapat ikut dalam pemilu pada 50 tahun yang lalu. Meskipun kesetaraan gender sudah semakin membaik pada dewasa ini, tetapi JK mengatakan pemerintah masih perlu mendorong masyarakat untuk meningkatkan peran perempuan di berbagai bidang.
"Namun di masyakarat tentu masih perlu lebih banyak dorongan di segala sisi, baik perannya, pendidikannya, kesehatannya dan perlindungannya yang lebih baik," ucap dia.
Peningkatan peran perempuan saat ini juga tak terlepas dari kemajuan teknologi, perbaikan ekonomi, dan juga pendidikan. Sebab, dengan adanya teknologi justru membantu perempuan dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya. "Nah kemajuan pendidikan dan teknologi lah yang mengantar peranan perempuan itu lebih baik dan secara sosial politik yang berubah sehingga masalah gender tidak lagi masalah suatu perjuangan," kata JK.
Selain itu, JK menyampaikan upaya peningkatan perlindungan anak juga dibutuhkan mengingat pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi sehingga timbul berbagai masalah sosial. Perlindungan terhadap anak pun tak hanya menjadi tugas masyarakat, tetapi juga tugas pemerintah daerah, lembaga, maupun komunitas di dalam masyarakat.
Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) diberikan kepada 12 kementerian/lembaga, 17 pemda provinsi, dan 84 pemda kabupaten/kota yang diberikan setiap dua tahun sekali. Dalam acara ini, JK turut menyerahkan penghargaan tersebut kepada sejumlah peraih.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, berharap agar para pemangku kepentingan di daerah dapat memperhatikan hak anak serta melindungi perempuan, termasuk memberikan peluang akses yang setara.
"Karena indikator indeks pembangunan manusia masih terjadi gap di mana laki-laki masih mendominasi posisi strategis. Saya minta ke depan kesetaraan gender diperhatikan, memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya akses peluang untuk bisa berkarya juga," kata Yohana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika