REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir menegaskan aksi sweeping yang dilakukan oleh beberapa ormas dengan alasan merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang atribut Natal, memang tidak diperlukan. Namun, ia juga meminta kepolisian jangan bersikap terlalu resistans atau memposisikan bertentangan dengan fatwa MUI.
"Kalau ada Kapolda atau Kapolres yang mengamankan fatwa MUI justru baik dan menutup organisasi non-pemerintah melakukan tindakan hukum sendiri," ujar Haedar kepada Republika.co.id, Rabu (21/12).
Ia pun berharap Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian harus mendukung fatwa MUI terkait larangan pemaksaan atribut Natal itu, dapat terlaksana dengan baik dan ada dalam koridor hukum. Sehingga tidak membuka celah bagi ormas melakukan aksi sweeping atau upaya melakukan tindakan di luar jalur hukum.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kapolri menegur kapolresnya karena telah mengeluarkan surat edaran yang merujuk pada fatwa MUI. Baru-baru ini MUI merilis fatwa haramnya Muslim menggunakan atribut non-Muslim seiring fenomena saat peringatan hari besar agama non-Islam terdapat umat Islam menggunakan atribut dan atau simbol keagamaan non-Muslim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
