REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melakukan rapat konsultasi membahas berbagai masalah termasuk penguataan kelembagaan DPD.
"Rapat konsultasi membahas beberapa aspek, pertama upaya penguatan lembaga DPD baik melalui upaya amandemen konstitusi maupun revisi UU tentang MD3," kata Ketua DPD Mohammad Saleh kepada wartawan usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/12).
Dalam pertemuan itu Presiden didampingi Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno dan Seskab Pramono Anung. Sementara dari DPD, selain ketua, hadir juga Wakil Ketua DPD GKR Hemas dan Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad serta Ketua Alat Kelengkapan DPD antara lain Ketua Komite I Akhmad Muqowam, Ketua Komite II Parlindungan Purba, Wakil Ketua Komite III Fahira Idris, Ketua Komite IV Ajiep Parlindang. Juga hadir Sekjen DPD Sudarsono Hardjosoekarto dan Ketua Badan Kehormatan DPD AM Fatwa.
Menurut Mohammad Saleh, rapat konsultasi itu juga membahas percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia. "Ada masalah disparitas antar wilayah, juga banyak aspek lain seperti masalah Otsus Papua dan pembentukan daerah otonom baru," kata Saleh.
Ia menyebutkan DPD tetap mengktirisi dan mendukung program-program pemerintah, termasuk peningkatan dana transfer ke daerah dan dana desa. "Itu sudah mulai dilaksanakan dan pada 2017 peningkatan sudah signifikan," kata Saleh.
Sementara itu Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad mengatakan DPD sudah banyak bekerja untuk kepentingan nasional namun pihaknya meminta Presiden memberi parhatian terkait kedudukan DPD saat ini. "Penguatan DPD bukan hanya suara DPD tapi hampir setiap komponen bangsa dan ormas bahkan beberapa paprol sudah mendukung," katanya.
Terkait masalah disparitas antarwilayah, Faoruk menyampaikan apresiasi upaya pemerintah menyatukan harga BBM di Papua. "Harga BBM di Papua sudah hampir sama dengan daerah lain, dalam waktu dekat akan diupayakan juga untuk harga semen," kata Farouk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
