REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil temuan Lembaga Survei Indonesia menyebutkan sebagian reponden warga Jakarta masih belum mengetahui program pasangan calon (paslon), khususnya Agus-Sylvi dan Anies-Sandi secara utuh. Direktur Lembaga Survei Indonesia, Dodi Ambara mengatakan publik Jakarta yang disurvei olehnya banyak yang belum mengetahui secara utuh janji kampanye dan program-program yang ditawarkan oleh pasangan nomor urut satu dan tiga.
"Janji kampanye Agus-Sylvi misalnya yang ingin menghentikan relokasi warga Luar Batang, ternyata 75 persen responden tidak mengetahuinya. Dan hanya 25 persen mereka yang mengetahui," ujar Dodi dalam pemaparan hasil surveinya, Kamis (15/12) kemarin.
Hal yang sama dengan janji kampanye Anies-Sandi, yang akan menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Ia mengatakan hanya 30 persen dari responden yang mengetahui janji tersebut. "Selebihnya 70 persen reponden mengaku tidak tahu," terangnya.
Begitu pula janji Anies yang menambahkan bantuan KJP dengan bentuk tunai. Hanya 46 persen publik dari responden survei ini yang tahu, selebihnya 54 persen mash belum mengetahui janji kampanye ini. "Masih belum mengetahuinya publik terhadap janji kampanye penantang ini bisa menguntungkan pejawat, karena diantara mereka masih melihat kinerja dan belum merespon positif janji kampanye," kata dia.
Namun sebaliknya pada kelompok basis masa pendukung calon penantang, janji kampanye ini sangat menjadi nilai positif, dan memberikan efek kuat terhadap dukungan calon penantang. Bagi Tim Pemenangan Agus-Sylvi, hasil temuan ini menjadi semangat bagi tim untuk terus mengampanyekan program-program unggulan Agus-Sylvi ke banyak masyarakat Jakarta.
"Kami konsisten mensosialisasikan dan membuat program pasangan ini lebih dikenal publik. Dan saya juga bersukur publik mulai aware, khususnya terkait program BLS (Bantuan Langsung Sosial) dan dana satu miliar yang akan digelontorkan dalam program Agus-Sylvi," kata Imelda Sari.
Sedangkan Tim Pemenangan Anies-Sandi, Indra J Piliang menilai Pilkada DKI saat ini berhimpitan dengan isu agama, sehingga fokus publik teralihkan. Akibatnya banyaknya responden atau publik Jakarta yang belum mengetahui program kandidat, karena teralihkan pada kasus penistaan agama oleh pejawat.