REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap pemimpin daerah yang berasal dari dinasti politik berisiko dan berpotensi melakukan korupsi. Terlebih jika pemimpin sebelumnya pernah terlibat korupsi.

Sebagaimana disampaikan Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyusul pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata agar tak memilih calon pemimpin dari unsur dinasti politik.

"Saya kira pernyataan itu umum sebenarnya, kebetulan isu itu sensitif di beberapa daerah, tapi secara konsep apa yang disampaikan oleh pimpinan (KPK) bahwa dinasti politik memang resiko untuk bisa potensi melakukan korupsi lebih lanjut," ujar Febri di Gedung KPK pada Rabu (14/12) malam.

Menurutnya, KPK berani mengatakan demikian lantaran banyak kasus korupsi kepala daerah yang ditangani KPK berasal dari dinasti politik. Seperti kasus korupsi mantan Gubernur Banten Ratu Atut, mantan Bupati Bangkalan, Madura, Fuad Amin, Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian, dan terbaru Wali kota Cimahi nonaktif Atty Suharti.

"KPK sudah menangani kasus yang cukup siginifikan soal dinasti politik itu, baik yang hubungan keluarga saja maupun memang beberapa orang dalam hubungan keluarga yang menduduki jabatan stategis-stategis di daerah," ungkap Febri.

Karenanya, pernyataan pimpinan KPK tersebut sebagai pendidikan politik bagi pemilih agar menghasilkan kepala daerah yang berintegritas dan bersih. Namun demikian, Febri menegaskan pernyataan tersebut tidak berarti menunjukkan keberpihakan KPK terhadap calon-calon tertentu.

"KPK tidak peduli siapapun yang jadi pimpinan daerah dan yang menang, yang jadi konsen kita jangan sampai korupsi terjadi di daerah itu lagi, itu saja," kata Febri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika