REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Para generasi muda di Jawa Timur diajak untuk lebih kritis terhadap aksi pungutan liar (pungli). Peran ini bisa memanfaatkan teknologi informasi (TI) berupa media sosial.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo berharap anak-anak muda berperan sebagai kontrol sosial bagi pelayanan publik dan tidak ragu melaporkan jika ada praktek pungli di sekitarnya. “Kami semua bangga pada kalian, anak-anak muda, yang dengan tegas dan kritis menolak pungli. Kami punya harapan besar pada anda untuk bersama-sama memberantas pungli di Indonesia,” kata Gubernur Jatim saat memimpin Apel Hari Anti Korupsi Sedunia Tingkat Provinsi Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (9/12) pagi.
Pakde Karwo, sapaan akrabnya, mengatakan, anak-anak muda memiliki peran yang besar untuk memberantas praktek pungli dan korupsi di Indonesia. Salah satu upayanya, dengan mengawasi langsung praktek pelayanan publik di sekitarnya. Jika ada indikasi pungli, mereka diminta segera melaporkan lewat media sosial.
“Anda adalah generasi yang hebat, canggih, dan pintar. Awasilah pelayanan publik di sekitar anda, jika ada pungli, langsung laporkan. Jangan ragu, langsung upload di Twitter masing-masing. Nanti kami akan langsung menindaklanjutinya, kita cek bareng-bareng ke lapangan. Jika terbukti, langsung kami tindak tegas dan proses sesuai hukum berlaku,” pesannya.
Menurutnya, salah satu indikasi dan faktor yang berpotensi terjadi pungli di pelayanan publik adalah prosesnya hanya melalui satu pintu, kemudian belum menggunakan Teknologi Informasi (TI). Pengurusan berkas seperti ini masih menggunakan cara tradisional.
“Jika begitu, hampir dipastikan ada pungli. Karena orang bawa berkas lalu harus ketemu orang, bukan menggunakan TI. Tapi jika pelayanannya banyak opsi, atau multiple channel, maka pasti tidak ada pungli. Contohnya, kita bisa bayar pajak di Bank, ATM, kantor pos, dan lainnya. Itu kan orang ketemu teknologi,” ujarnya.
Pakde Karwo menyatakan, seluruh sektor pelayanan publik di Jatim telah menggunakan TI. Salah satu layanan Pemprov Jatim yang sudah menerapkan teknologi informasi yakni pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) serta jembatan timbang. Melalui sistem TI, pembayaran pajak bisa dilakukan melalui banyak tempat seperti bank, kantor pos, bahkan mesin ATM.
Sementara itu, Ketua Satgas Saber Pungli Jatim yang juga Irwasda Polda Jatim Kombes Pol Wahyu Hidayat mengimbau kepada seluruh masyarakat bersama-sama memberantas praktek-praktek pungli dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri, kami membutuhkan dukungan, kerjasama dan kesungguhan seluruh pihak untuk memberantas pungli. Saya juga mengimbau kepada seluruh instansi pemerintah maupun kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki layanan publik untuk membenahi, menertibkan, dan menghilangkan praktek-praktek pungli,” katanya.
Ia menjelaskan, saat ini sudah banyak pelaku pungli yang ditangkap dan diproses secara hukum. "Kita semua ingin pengelolaan pemerintah yang baik guna mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dengan biaya hidup murah dan ada kepastian hukum yang jelas,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika