REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Pemenangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat bidang manajemen Pilkada, Putu Artha mengaku mendapatkan aduan warga ihwal soal daftar pemilih sementara (DPS). Warga yang melapor mengaku tidak terdaftarnya dalam DPS.
Saat kampanye rakyat di Rumah Lembang, Kamis (8/12), tim pemenangan Ahok-Djarot mendapatkan aduan dari 78 warga ber-KTP Jakarta yang terancam tak bisa memilih pada Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. "Kemarin saya dapet 10 orang, kemudian saya tidak lakukan testimoni, tadi pagi ketemu 48 orang, tadi ketemu 30 orang. Ini jadi masalah serius karena 200 orang hadir di sini saja ada 78 orang yang tidak tercatat sebagai pemilih," ungkap Putu di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/12).
Testimoni tersebut, lanjut Putu, adalah inisiatifnya sendiri lantaran khawatir dengan suara pendukung Ahok-Djarot hilang. "Kalau kami bikin asumsi pukul rata, kalau DPT 1,5 juta pemilih, berapa persen yang drop itu? Kalau kemudian pola ini sama terjadi. Makanya besok pagi, kami testimoni lagi. Pasti ada lagi yang lost (hilang)," ujarnya.
Dantje Sorongan (50 tahun) salah satunya. Dantje bersama seribu pemilih lainnya di RW 10 Asrama BS, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur terancam tidak bisa ikut menyumbangkan suara pada 15 Februari nanti. Sebab, perumahannya sudah digusur sejak setahun yang lalu. Akibatnya, ia tidak memiliki domisili untuk bisa ikut dalam Pilkada.
"Saya kan tinggal di asrama, lalu digusur, sekarang gak tahu mau nyoblos di mana. Kalau kami cuma modal KTP, kami juga gak tahu mau nyoblos di mana," katanya.
Menurut Dantje, di Rw 10 terdapat 10 RT yang memiliki jumlah pemilih mencapai seribu. Saat ditanyakan apakah dirinya sudah melapor ke pihak Kelurahan, Dantje mengaku takut bila KTP-nya di Cililitan dihilangkan. "Kalau ditanya ke kelurahan, dia bilang kamu mesti pindah alamat. Berarti KTP kami dipotong dong. Karena RW itu memang mau dihilangin. Sedangkan saya semua urusan bank dan surat-surat lainnya sudah pakai alamat itu. Nanti saya disuruh minta surat pindah."
Melihat kejadian ini, Putu berharap agar warga bisa mengecek data dirinya masing-masing melalui website resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di www.kpu.go.id. "Coba sekarang dicek di handphone masing-masing di web KPU. Sudah tercatat sebagai DPT atau belum. Ini masalah serius," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
