REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA — PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) mengebut upaya pembebasan lahan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pembebasan lahan ini ditargetkan rampung akhir tahun ini.
Saat ini pembebasan lahan sudah mencapai sekitar 82 persen. Corporate Communication PT KCIC Febrianto Aris Wibowo mengatakan, untuk pembebasan lahan ini pihaknya menggandeng PT Arjuna. Menurut dia, PT Arjuna sebagai mitra kerja resmi KCIC juga menangani pembayaran penggantian lahannya.
Harga yang ditawarkan berkisar antara Rp 110 ribu sampai Rp 135 ribu per meternya. Sosialisasi mengenai harga pengganti ini masih juga berjalan. “Harga lahan yang kita tawarkan ke masyarakat terdampak kereta cepat sudah sesuai dengan taksiran lembaga harga tanah (KJPP),” ujar Febrianto kepada Republika, Rabu (7/12).
Menurut Febrianto, sudah ada yang dilakukan pembayaran. Namun, ada juga yang terkendala, utamanya di wilayah yang masyarakatnya masih resistan. Demi kelancaran proyek kereta cepat itu, kata dia, pihaknya masih terus melakukan pendekatan kepada masyarakat terdampak. Sehingga, ia mengatakan, diharapkan masyarakat lebih memahami proyek nasional tersebut.
Proyek kereta cepat rencananya akan melintasi wilayah Kabupaten Purwakarta. Menurut Febrianto, ada 13 desa di lima kecamatan yang nantinya dilintasi kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Meliputi wilayah Kecamatan Babakan Cikao, Jatiluhur, Sukatani, Plered, dan Darangdan. Sementara di Kabupaten Karawang ada sembilan desa dari tiga kecamatan yang bakal terdampak. Meliputi Teluk Jambe Barat, Pangkalan, serta Ciampel.
Camat Jatiluhur, Rahmat Heriansyah, mengatakan, ada 30 hektare lahan di wilayahnya yang terdampak proyek kereta cepat. Di wilayahnya saat ini masih dilakukan sosialisasi mengenai harga pengganti lahan. Menurut dia, harga yang ditawarkan itu disesuaikan dengan anjuran lembaga appraisal. “Pihak yang membebaskan lahannya PT Arjuna, yang merupakan rekanan PT KCIC,” kata Rahmat.
Karena masih dalam tahap sosialisasi, menurut Rahmat, belum ada yang dilakukan pembayaran. Ia mengaku, sering menerima laporan di lapangan mengenai harga yang ditawarkan itu. Ada warga yang menilai harga tersebut masih tidak sesuai harapan. Meski demikian, Rahmat meyakini masyarakat terdampak nantinya akan memahami proyek kereta cepat ini. Terlebih, kata dia, kereta cepat ini untuk kepentingan umum dan masuk dalam proyek nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika