REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Asman Abnur dan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar ada sebuah terobosan sehingga birokrasi menjadi efisien. Jokowi meminta birokrasi benar-benar diperhatikan.

"Saya minta ada sebuah perombakan yang memberikan terobosan," kata Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (7/12).

Menurut Presiden, terobosan ini dapat dengan membuat regulasi yang baru yang pada intinya bisa membuat birokras menjadi efisien. Saat acara Forum Sarasehan 100 Ekonom, Selasa (6/12), Presiden mencontohkan inefisiensi birokrasi, di antaranya banyaknya laporan yang harus dibuat dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

"Energi birokrasi kita sebanyak 60-70 persen habis untuk membuat SPJ itu," katanya.

Ia menyebutkan dalam blusukan-nya di daerah pertanian, ia sulit bertemu dengan penyuluh pertanian lapangan (PPL) di lapangan karena sibuk membuat SPJ di kantor. "Mereka harus membuat 16-44 laporan, ini inefisiensi birokrasi kita, saya kira dua cukup, yang penting manajemen kontrol di lapangan," kata Presiden. Presiden mengungkapkan pemberantasan inefisiensi dan korupsi merupakan kunci dari berbagai masalah birokrasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika