REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPP dan PA) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan data terpadu mengenai perempuan dan anak, Senin (5/12). Peluncuran data tersebut bertujuan memudahkan kementerian dan lembaga terkait dalam perumusan kebijakan tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Menteri PP dan PA, Yohana Yembise, mengatakan ada tiga data yang diluncurkan secara bersamaan, yakni data indeks ketahanan keluarga, indeks kesejahteraan anak serta sistem pendataan anak dan gender.

"Data-data yang sebelumnya ada, baik yang diperoleh dari kementerian atau lembaga belum memadai. Dengan peluncuran data ini, kami berharap pihak terkait bisa memperoleh data yang diinginkan," ujar Yohana dalam konferensi pers, Senin (5/12).

Ketiga data yang telah diluncurkan tersebut nantinya akan dijadikan referensi dalam menentukan kebijakan perlindungan bagi perempuan dan anak. Bagi Kementerian PP dan PA sendiri, lanjut Yohana, data terpadu digunakan sebagai evaluasi dan bahan penyusunan kebijakan untuk mencegah kekerasan kepada anak dan perempuan serta mencegah perdagangan anak dan perempuan.

Selain peluncuran data terpadu, menurut Yohana pihaknya juga sedang menyelesaikan analisis data mengenai survei pendalaman hidup perempuan. Survei yang mengambil responden perempuan dari 24 provinsi ini meneliti berbagai tindak kekerasan yang dialami mereka.

Menurut rencana, hasil analisis data diluncurkan pada akhir 2017. "Hasil survei itu pun nantinya akan diikuti kebijakan untuk perlindungan terhadap perempuan," tambah Yohana.

Ikuti Whatsapp Channel Republika