REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Parade Kebudayaan membantah memanfaatkan surat edaran dari instansi dan kementerian untuk menggalang massa di Parade Kebudayaan yang akan digelar Ahad (3/12) besok di kawasan Car Free Day, Sudirman.
Ketua Panitia Parade Kebudayaan, Viktor S Laiskodat mengatakan pihaknya tidak tahu menahu dengan beredarnya surat imbauan dan instruksi kepada karyawan atau PNS di kementerian untuk hadir di Car Free Day Ahad besok.
"Panitia tidak terkait dengan surat edaran dan instruksi tersebut," ujar Politikus Partai NasDem ini kepada Republika.co.id, Ahad (3/12).
Terkait beredarnya surat imbauan dan edaran dari berbagai instansi agar karyawan ikut dalam kegiatan besok, Viktor membantah kalau itu bagian dari acara Parade Kebudayaan. "Tidak ada itu, karena kalau kepanitiaan ini dari seluruh komponen bangsa," katanya.
Unsur kepanitiaan sendiri, jelas dia, terdiri dari beberapa partai dan lembaga swasdaya masyarakat. Dari partai politik diantaranya Partai NasDem, Golkar dan PPP, kemudian dari LSM banyak lembaga dari berbagai ormas dan kelompok partisan.
Viktor mengatakan kegiatan Parade Kebudayaan akan digelar di sepanjang jalan Sudirman Thamrin. Setidaknya ada 10 panggung yang akan dihadirkan sepanjang jalan Sudirman hingga Thamrin. Perkirakan massa yang akan hadir, ia mengatakan yang telah konfirmasi mencapai 500 ribu orang.
Dan berbagai masyarakat bisa menikmati pertunjukkan kebudayaan. Nanti akan dipertunjukkan tari dan pertunjukan seperti Reog, Tari Bali dan budaya berbagai daerah.
Sebelumnya beredar di media sosial surat edaran dari sejumlah instansi dan kementerian untuk ikut serta dalam kegiatan di hari Ahad (4/12) besok. Seperti surat edaran yang dikeluarkan Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Srie Agustina untuk para pejabat eselon I, eselon II, dan staf khusus di Kemendag. Dalam surat itu disebutkan tujuannya untuk mengikuti acara olahraga bersama.
Ada pula surat imbauan yang dikeluarkan Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial, Pepen Nazaruddin yang ditujukan kepada para Direktur dan Kepala Bagian di Ditjen Pemberdayaan Sosial. Surat imbauan ini untuk menghadiri Gelar Budaya Bhinneka Tunggal Ika pada Ahad (4/12).
Para pejabat dan PNS di kedua kementerian itu diminta hadir dengan mengenakan kaos putih.
Namun, Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial, Pepen Nazaruddin, membantah telah mengeluarkan surat imbauan tersebut. "Itu surat ada yang edit, alias bukan surat asli ternyata," dalam jawabannya konfirmasinya kepada Republika.co.id, Sabtu (3/12).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
