REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Pemerintah daerah DIY diimbau agar menata wilayah pantai selatan. Apabila tidak ditata lebih awal, diprediksi akan muncul bangunan dan pusat kegiatan sosial dan ekonomi yang tidak terkendali pada pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).
Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) DIY, Bayudono, mengatakan walaupun sudah tersedia Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY dan RTRW tiga Kabupaten (Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul), namun jika tidak diikuti dengan pengaturan yang lebih rinci dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Zonasi Wilayah yang didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mempunyai kekuatan hukum, maka akan muncul bangkitan-bangkitan liar sebagaimana terjadi di jalur Pantura (Pantai Utara).
"Supaya tidak seperti Pantura seharusnya di wilayah JJLS ditata dari awal. Memang sudah ada tata ruang masing-masing kabupaten. Namun apa cukup itu saja, terutama dalam pengendalian pemanfaatan lahan?" ungkapnya dalam sambutan Rapat Paripurna II Tahun 2016 DRD 2016 yang mengambil tema “Antisipasi Perkembangan Kawasan Pantai Selatan DIY Pasca Konstruksi Fisik JJLS di Gedung Radyosuyoso Kepatihan Yogyakarta, Selasa (29/11).
Bayudono yang merupakan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum DIY ini mengatakan kawasan Pantai Selatan DIY bisa ditata dengan konsep yang bagus. "Saya yakin tidak seperti Pantura. Cita-cita saya dari barat ke timur pemandangannya bagus. Kalau toh ada warung, dibangunnya tidak di sisi selatan, melainan di sisi utara sehingga tidak menutupi pandangan ke laut. Kalaupun ada tambak udang tidak dilarang, tetapi mendukung perekonomian masyarakat sekitar dan di area utara ada rest area," katanya.
Dengan demikian, kata dia, kawasan sepanjang pantai jadi titik pandang utama. Misalnya bila menyentuh sepadan pantai, maka bangunan di sebelah utara saja. Sehingga orang yang melewati daerah tersebut bisa melihat pemandangan yang bagus. Karena itu detail tata ruangnya harus ditata yang bagus.
"Tidak seperti sekarang seperti yang terjadi di Pantai Parangtritis. Di pantai kok ada andong dan kudanya buang air besar di sepanjang pantai. Orang akan jijik bila main di pantai Parangtrtitis," ujarnya.
Sementara di Gunung Kidul karena pantainya indah dan sekelilingnya masih asli hutan, maka ia mengimbau agar kawasan tersebut dijaga. Jangan sampai hutannya ditebang dan muncul warung remang-remang untuk tempat pemberhentian truk," kata dia pada wartawan usai pembukaan acara Rapat Paripurna II DRD DIY.
Hal senada juga dikemukakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY Gatot Saptadi. Belajar dari kondisi Pantura, Pantai Selatan (Pansel) DIY harus dilakukan pengelolaan dan pengendalian jangan sampai muncul bangunan-bangunan liar seperti warung remang-remang.
Karena itu, kata Bayudono, Dewan Riset Daerah DIY bermaksud mengangkat permasalahan di lapangan yang akan disampaikan ke Gubernur DIY sebagai bentuk rekomendasi atau sumbangan pemikiran untuk mengantisipasi terhadap perkembangan kawasan sepanjang JJLS , sehingga kawasan sepanjang JJLS tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, melainkan juga akan menjadi “etalase” dari penataan lingkungan hidup yang lestari, pengaturan obyek wisata yang menarik, dan kawasan pemukikan yang asri dan nyaman.
Percontohan farming partnership
Sementara itu, Pemda DIY berencana membuat percontohan (pilot project) farming partnership. Hal ini dilakukan menyusul terus berkurangnya lahan pertanian di DIY
Lahan yang akan digunakan sebagai percontohan adalah lahan di Desa Wijimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, seluas 17 hektar. Lahan tersebut adalah milik Unit Pelaksana Teknis (UPT) balai benih. "Bentuknya seperti apa baru akan dibicarakan. Yang penting nantinya bisa direplikasi untuk masyarakat luas," kata Kepala Dinas Pertanian DIY Sasongko pada wartawan usai melakukan audiensi dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kepatihan Yogyakarta, Selasa (29/11).
Rencananya, percontohan (pilot project) farming partnership nanti akan diolah oleh kelompok petani. Bila berhasil, maka nantinya farming partnership tersebut akan diterapkan pada kelompok petani seluruh DIY. "Pak Gubernur meminta agar secepatnya bisa diwujudkan. Rencananya tahun 2017 mendatang menggunakan anggaran dari APBD DIY," kata Sasongko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
