REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku gemas dengan istilah "bukan KTP DKI" yang digunakan beberapa pihak untuk melarang orang berbicara tentang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Menurut Anies, tidak ada istilah KTP DKI.

"Padahal tidak ada yang namanya KTP DKI. Yang ada adalah KTP Indonesia," kata Anies saat bertemu dengan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia(PWI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (29/11).

Anies menduga istilah "bukan KTP DKI" itu dipopulerkan ketika ada seseorang yang bukan warga Jakarta mengkritisi pemerintahan di DKI Jakarta. "Mereka bilang, bukan warga Jakarta buat apa komentar tentang Jakarta," ujarnya.

Menurut Anies, Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan semua orang Indonesia memiliki hak yang sama untuk memiliki dan ikut berbicara tentang Jakarta, termasuk tentang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Anies juga mengatakan, ada 101 daerah yang mengadakan pemilihan kepala daerah. Namun, yang paling banyak mendapat perhatian masyarakat Indonesia adalah Jakarta.

"Mungkin karena banyak media massa berpusat di Jakarta. Kebetulan juga ada kesan bahwa konstelasi politik dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 adalah cerminan dari konstelasi politik nasional," katanya.

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 akan diikuti tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Ikuti Whatsapp Channel Republika