REPUBLIKA.CO.ID, TULUNGANGUNG -- Anggota MPR RI daerah pemilihan Jawa Timur VI, Ahmad Rizki Sadig, memberikan apresiasi atas imbauan Presiden Joko Widodo yang disampaikannya dalam beberapa kesempatan bahwa bangsa Indonesia agar menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) antara lain dengan cara saling menghormati dan menghargai, baik yang mayoritas maupun minoritas

Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI itu menambahkan bahwa saat ini bangsa Indonesia kembali menghadapi ujian kehidupan berbangsa dengan sistem demokrasi pancasila dan penegakan supremasi hukum.

"Ada isu yang sedang hangat bahkan menurut sebagian kalangan cukup panas ini perlu disikapi bijaksana seraya perlu diambil hikmahnya, agar setiap pemimpin bahkan para pejabat negara di pusat dan daerah wajib memperhatikan ucapan ataupun perilakunya, terutama yang berkaitan dengan isu SARA atau menyinggung kelompok tertentu yang berbeda dengan keyakinan dan pandangan pejabat negara itu," ujarnya dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang dilaksanakan pada Ahad (28/11) malam di Kauman, Tulungagung.

Presiden Jokowo hari ini menilai bahwa istilah rujuk kurang pas dipakai setelah aksi damai bela Islam yang akan digelar pada 2 Desember mendatang. Menurut dia, tak ada yang perlu diminta berbaikan. "Rujuk apa? Yang berantem siapa? Wong kita enggak berantem kok," kata Presiden, di teras belakang Istana Merdeka, Selasa (29/11). 

Bagi presiden, istilah rujuk atau rekonsiliasi baru tepat dipakai dalam kondisi bangsa Indonesia sudah terpecah dan harus didamaikan. Sementara, menurut Jokowi, kondisi di masyarakat saat ini sudah tenang, tak ada yang bertikai. "Saya kira kita baik-baik saja. Hanya perlu kita ingatkan pada semuanya tentang pentingnya Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika."

Kendati begitu, Presiden menegaskan bahwa ia akan terus melakukan komunikasi politik dengan semua pihak, baik sesudah atau setelah aksi massa 2 Desember nanti.

Ikuti Whatsapp Channel Republika