Senin 28 Nov 2016 19:36 WIB

Masyarakat Diminta Jaga Kerukunan Sosial dan Keagamaan

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Suhardi Alius memberikan pemarapan saat menjadi narasumber dalam seminar kerukunan sosial dan agama di Indonesia yang digelar di Jakarta, Senin (28/11).
Foto: Republika/Raisan Al Farisi
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Suhardi Alius memberikan pemarapan saat menjadi narasumber dalam seminar kerukunan sosial dan agama di Indonesia yang digelar di Jakarta, Senin (28/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Suhardi Alius, meminta kepada seluruh pihak dan masyarakat luas pada umumnya untuk menjaga kerukunan sosial dan keagamaan di Indonesia agar bangsa ini agar persatuan dan kesatuan antar seluruh umat dapat terjaga demi Negara Indonesia yang damai.

 “Karena dengan menjaga kerukunan baik itu masalah sosial dan keagamaan maka negara kita yang majemuk ini bisa mewujudkan persatuan dan kedamaian. Jadi tema acara ini tadi tentunya sangat relevan dengan situasi kita sekarang ini, kita perlu meramu untuk mengajak masyarakat luas dalam menjaga negara ini,” ujar Kepala BNPT usai menutup acara Seminar dan Sosialisasi Rekomendasi Kebijakan “Mempromosikan Kerukunan Sosial-Keagamaan di Indonesia” yang digelar Wahid Foundation di Double Tree Hotel, Jakarta, Senin (28/11).

Diakui Kepala BNPT, masyarakat bangsa Indonesia sendiri saat ini banyak yang terbelah-belah atau bercerai berai dengan isu-isu maik itu masalah sosial, keagamaan,  radikal dan isu-isu sebagainya. Hal tersebut akhirnya memudarkan nasionalisme, kemajemukan dan kebersamaan yang dimiliki bangsa ini selama ini. 

 “Nasionalisme dan kebangsaan yang kita miliki selama ini boleh saya katakan sudah mulai memudar karena adanya isu-isu yang tidak baik dan menghasut yang akhirnya menyebar luas di masyarakat. Dan masyarakat sendiri banyak yang belum bisa memilah mana isu yang benar dan isu yang tidak benar,” ujar mantan Kabareskrim Polri dan Sekretaris Utama Lemhanas RI ini. 

 Untuk itu dikatakan alumni Akpol 1985 ini, di acara tersebut semua pihak bersama-sama melakukan sharing atau bertukar pikiran bagaimana solusi yang terbaik dan bagaimana mengemas untuk sosialisasi ke masyarakat dalam menciptakan kerukunan baik sosial dan keagamaan.

 “Ini agar masyarakat kita jangan lebih mengeksplor mengenai perbedaan-perbedaan yang ada, tapi justru masalah kebersamaan yang kita kedepankan untuk dibicarakan. Sehingga kita semua betul betul rukun secara nasional,” ujar pria yang pernah menjadi Kapolda Jawa Barat dan Kepala Divisi Humas Polri ini.  

 Terkait rencana unjuk rasa yang akan dilakukan oleh beberapa kelompok pada Jumat, 2 Desember 2016 mendatang, pria yang juga pernah menjadi Kapolres Metro Jakarta barat dan Depok ini meminta kepada masyarakat yang akan melakukan aksi demo untuk bersikap tenang dan santun. 

 “Silakan gunakan itu (demo), tapi jangan berbuat hal-hal yang negatif. Kita ini adalah bangsa yang besar. Jangan terganggu. Sesuai tema ini sosial kerukunan antar umat beragama. Ingat sejarah, jangan memaksakan kehendak untuk  itu. Kita ini negara yang majemuk, Bhinneka Tunggal Ika, itu yang harus kita jaga bersama-sama untuk mempertahankan NKRI ini dengan baik,” ujarnya.

 Dirinya juga tidak menampik jika aksi demo tersebut ditunggangi berbagai kepentingan, termasuk di antaranya kelompok radikal atau teror. “Memang kalau dilihat potensi untuk itu (teror) memang ada. Karena kelompok radikal akan mengambil momentum untuk itu (melakukan aksi),” ujarnya. 

 Namun demikian, pihaknya sudah mendata sejumlah daerah potensial yang terindikasi sebagai kawasan penyerbaran paham radikal, serta memantau pergerakan kelompok radikal. “Bersama Densus 88 dan juga aparat lainnya kita ikuti gerakannya supaya tidak mengambil momentum ini,” ujarnya mengakhiri.

 

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement