REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Almuzzammil Yusuf mengatakan pascaReformasi 1998, tidak ada larangan bagi siapapun melaksanakan aksi unjuk rasa karena telah dijamin dan dilindungi konstitusi dan undang-undang (UU). Pelarangan atau menghalang-halangi rencana aksi unjuk rasa adalah perbuatan melanggar konstitusi dan UU.
“Masyarakat tidak perlu takut. Konstitusi dan UU kita memberikan jaminan dan kebebasan kepada setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sesuai dengan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945," ujarnya, Senin (28/11). Untuk itu, sudah semestinya seluruh pihak menghormati hak-hak konstitusional setiap warga negara.
Selain dalam konstitusi, hak menyatakan pendapat di hadapan publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. UU ini adalah produk penting dari era Reformasi yang menjadikan Indonesia negara demokratis yang diakui negara-negara lain sampai saat ini.
"Jika ada pihak yang melarang aksi demontrasi damai maka demokrasi kita bisa mundur kembali seperti rezim Orde Baru berkuasa,” kata Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS ini.
Menurut Almuzzammil, dalam UU tersebut tidak ada larangan tempat unjuk rasa kecuali yang tertuang dalam Pasal 9 Ayat 2, yaitu di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional.
Jadi, kata dia, tidak ada dasar hukum pelarangan melakukan aksi di jalan raya selama unjuk rasa berjalan damai dan tertib sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam UU tersebut, juga dijelaskan tidak diperlukan adanya surat ijin dari penyelenggara aksi unjuk rasa kepada pihak Kepolisian. Yang diperlukan adalah sebatas surat pemberitahuan yang disampaikan kepada pihak Kepolisian.
Almuzzammil mengimbau agar melaksanakan unjuk rasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melakukannya dengan damai, tertib, bersih, dan fokus pada tuntutan pada proses hukum. "Aksi tersebut jangan sampai ditunggangi oleh pihak yang ingin berbuat makar. Unjuk rasa harus dijaga agar tetap sejalan dengan peraturan UU,” ujar Almuzzammil.
Baca juga: Ini 5 Kesepakatan GNPF-Polri Soal Aksi 2 Desember
Ikuti Whatsapp Channel Republika