Ahad 27 Nov 2016 00:11 WIB

Anies Baswedan Kecam Kekerasan Terhadap Rohingya

Massa dari PW HIMA Persis Jabar berunjuk rasa di kawasan jalan Merdeka terkait terkait kasus kemanusiaan terhadap etnis Rohingya, Bandung, Jawa Barat, Kamis (24/11).
Foto: Antara/Agus Bebeng
Massa dari PW HIMA Persis Jabar berunjuk rasa di kawasan jalan Merdeka terkait terkait kasus kemanusiaan terhadap etnis Rohingya, Bandung, Jawa Barat, Kamis (24/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengecam kekerasan terhadap suku Rohingya yang menyebabkan lebih dari 30 ribu warga Muslim yang tinggal di Provinsi Rakhine, terpaksa mengungsi. Di dalam video yang diunggah di akun sosial Instagram @aniesbaswedan yang diakses di Jakarta, Sabtu (26/11), Anies juga menyesalkan kebiadaban yang terjadi di depan rezim berkuasa yang secara de facto dipimpin penerima Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi.

"Dunia mengutuk, dunia marah. Saya menuntut kepada Komite Nobel di Oslo (Norwegia) untuk mencabut hadiah Nobel Aung San Suu Kyi atas pendiamannya terhadap kebrutalan ini," ujar Anies dalam video berdurasi satu menit itu.

Anies menyebut kebiadaban yang dilakukan terhadap suku Rohingya tidak bisa diterima oleh akal sehat dan hati siapapun di dunia. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga menyeru para khatib salat Jumat di seluruh dunia untuk bersama-sama mendoakan umat Muslim yang ditindas secara biadab di Rohingya.

Kecaman terhadap kekerasan yang menimpa suku Rohingya terus mengalir dari berbagai pihak di antaranya DPR, Komnas HAM, Majelis Ulama Indonesia (MUI), LSM, dan organisasi-organisasi kemahasiswaan. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia terus memantau kondisi suku Rohingya di Myanmar.

Menlu mengungkapkan perundingan di tataran bilateral Indonesia dan pemerintah Myanmar sudah mulai dilakukan sejak sebelum pemerintah yang sekarang. "Sejak dari dulu kita selalu meng-engage pemerintah Myanmar memberikan capacity building, memberikan bantuan teknis untuk isu-isu yang dinilai sangat penting dan besar untuk kebutuhan pemerintah Myanmar untuk meningkatkan situasi keamanan dan kesejahteraan di Rakhine State," kata Retno.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement