REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengajak gubernur mewaspadai kerawanan risiko pemilihan kepala daerah yang akan dihelat tahun 2017 mendatang. Hal itu ditegaskan Mendagri pada dialog terbuka gubernur seluruh Indonesia di ruang Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Kamis (24/11).

Kepala Bagian Humas Pemrov Sulut Roy Saroinsong mengatakan rapat kerja gubernur menjelang akhir tahun, dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dititikberatkan pada pembahasan atas dinamika politik dalam negeri menjelang pilkada serentak tahun 2017.

Raker gubernur ini juga dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang baik dalam program implementasi kinerja satgas sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli).

Lebih lanjut, kata dia, Mendagri menginstruksikan seluruh gubernur berkoordinasi dengan aparat keamanan melakukan deteksi dini melalui pemetaan potensi instabilitas dan dinamika politik lokal serta aspek pemanfaatan modal sosial, guna mempererat komunikasi dengan tokoh agama, adat dan tokoh masyarakat.

"Langkah tersebut sebagai upaya menjaga stabilitas politik dalam negeri menjelang Pilkada serentak Tahun 2017," katanya.

Pemerintah, menurut Mendagri memandang perlu perhatian kepala daerah atas empat area rawan risiko pilkada serentak tahun depan yaitu faktor gangguan alam akibat cuaca buruk, gunung meletus, gempa bumi, dan banjir. Selanjutnya, faktor keamanan yang meliputi terorisme, separatisme, radikalisme, unjuk rasa, konflik komunal, penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak. Poin berikutnya yaitu faktor politik-hukum di mana permasalahan daftar pemilih tetap (DPT).

Sementara faktor lainnya adalah distribusi logistik terhambat, rendahnya partisipasi, netralitas penyelenggara juga adanya kemungkinan intervensi Asing.

Ikuti Whatsapp Channel Republika