REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP PKS mengeluarkan pernyataan sikapnya terhadap kekerasan dan kekejaman yang terjadi terhadap Muslim Rohingya di Myanmar. Dalam pernyataan sikap tersebut, selain mengutuk pemerintah Myanmar dan mendesak sikap tegas Indonesia, PKS juga meminta negara ASEAN mengakui Muslim Rohingya menjadi bagian dari rakyat Myanmar.

"Memperjuangkan pengakuan kembali secara legal-konstitusional status etnis Rohingya di Rakhine State (Arakan) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari warga negara Myanmar," dalam keterangan tertulisnya yang ditandatangani Presiden PKS, Mohammad Sohibul Iman, Kamis (24/11).

PKS juga Mendesak Aung San Suu Kyi sebagai State Councellor of Myanmar yang juga seorang tokoh penerima hadiah Nobel Perdamaian agar dapat berperan aktif dalam menghentikan tindakan kekerasan, pembunuhan massal, perampasan dan pengusiran terhadap etnis Rohingya.

"Dan kepada Pemerintah Republik Indonesia melakukan langkah-langkah pembelaan, berperan aktif memelihara stabilitas kawasan ASEAN dan mencegah munculnya hambatan-hambatan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN," lanjut pernyataan.

PKS juga mendorong pimpinan negara-negara ASEAN untuk terus mendesak pemerintahan Myanmar agar menghentikan tindakan kejahatan  kemanusiaan. Dan memperjuangkan pengakuan kembali secara legal-konstitusional status etnis Rohingya di Rakhine State (Arakan) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari warga negara Myanmar.

"PKS juga meminta negara-negara Anggota ASEAN agar menjadikan masalah ini sebagai agenda perjuangan bersama di Dewan HAM ASEAN, PBB dan forum internasional lainnya. Dan partisipasi dalam memberikan fasilitas penampungan sementara," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika