REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, jika memang ia terpilih lagi, dirinya tidak akan Memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga. "Dari dulu saya sudah bilang, saya tidak boleh memberikan bantuan langsung tunai. Karena sila ke lima kita keadilan sosial, bukan bantuan sosial," kata Ahok di Rumah Lembang, Menteng Jakarta Pusat, Kamis (24/11).
Menurut Ahok, sistem BLT bisa disalahgunakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga, ada kemungkinan BLT tak sampai kepada warga. "Kalau dikasih BLT, bisa saja uang warga diambil. Nanti malah warga miskin tidak dapat lagi," ujar Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu justru lebih memilih memberikan bantuan jaminan kesehatan, pendidikan, hunian yang layak, bahan pangan yang terjangkau, transportasi publik yang ekonomis. Juga lapangan pekerjaan serta usaha agar seluruh warga berkesempatan memperoleh kehidupan yang lebih baik.
Salah satu contohnya program pendidikan gratis melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang bisa dirasakan semua lapisan masyarakat. "Kalau keadilan sosial, orang yang demo saja boleh terima KJP saya. Kalau bantuan kan tidak, siapa yang saya suka saja yang bisa terima," tuturnya.
Berbeda dengan Ahok, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berjanji akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga Jakarta yang berada di garis kemiskinan. BLT akan diberikan secara temporer dalam kurun waktu enam bulan. "Selama enam bulan kita berikan mereka tidak kailnya, tidak bisa lagi prasarananya, tapi harus ikannya," kata Sandi di Jakarta, Selasa (8/11).
Sandiaga mengatakan, program BLT ini merupakan cara yang dilakukan untuk menolong masyarakat dalam jangka pendek. Selama enam bulan, mereka akan bisa bertahan dengan jumlah yang seminimal mungkin. Setelah itu, kata dia, masyarakat tetap didorong untuk berusaha secara mandiri dengan program kewirausahaan.
Menurutnya, dalam jangka panjang, program menciptakan lapangan pekerjaan dengan melahirkan pengusaha baru harus dilakukan secara berkelanjutan. Tetapi, masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan perlu dibantu untuk keluar dari keterpurukan ekonomi lebih dulu.
"Kemudian yang sustainable itu adalah program membuka lapangan kerja. Kita akan berikan modal, latihan dan didik mereka untuk menciptakan 200 ribu pengusaha baru yang sampai lima tahun bisa mencapai 600 ribu sampai satu juta lapangan kerja baru," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika