REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, meminta pemerintah bijak dan hati-hati dalam menyikapi berbagai aliran agama. Kemudian juga harus memberikan ruang yang sama kepada mereka yang berbeda aliran dalam menjalankan ajaran agama. Sehingga tidak memunculkan kecemburuan sosial dan kecurigaan.
"Pemerintah harus bijak menyikapi isu agama," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP itu, di Kompleks Parlemen, Rabu (23/11). Menurut anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu pemerintah tidak bisa menekan kelompok yang dianggap radikal, namun justru bersikap lunak terhadap kelompok yang sangat mengagungkan kebebasan.
Sementara itu, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menegaskan isu agama dan persoalan etnis juga merupakan isu sensitif yang tetap harus diwaspadai. Sebagai contoh terjadi negara Azarbaijan yang 99 persen penduduknya beragama Islam cenderung militan ketika agama mereka disinggung. Padahal dalam pelaksanaan ajaran agama Islam mereka tidak sekuat seperti di Indonesia. "Jadi selain harus mengurangi kesenjangan ekonomi, pemerintah juga harus lebih bersikap bijak terkait isu agama," kata Karding.
Sebelumnya situasi politik di Indonesia memanas karena ucapan calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menyinggung soal agama. Ahok kini menjadi tersangka penistaan terhadap agama Islam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika