REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI dari FPKS Sukamta mengatakan, pihaknya berharap agar pemerintah Indonesia dan ASEAN terus bekerja keras menekan rezim Pemerintah Myanmar yang melakukan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya. Salah satunya dengan mengucilkan Myanmar.
"Hal ini perlu dilakukan agar stabilitas dan perdamaian dapat segera terwujud di negara bagian Rakhine. ASEAN harus bersikap lebih tegas, pendekatan persuasif dan kompromis terbukti gagal menghentikan pembantaian terhadap Muslim Rohingya di Myanmar," katanya, Selasa, (22/11).
Toleransi dan jalan kompromi ASEAN, terang Sukamta, tak mampu membuat rezim Myanmar berkompromi untuk melindungi etnis minoritas. Makanya ASEAN harus mengambil langkah tegas terhadap Myanmar.
"Selama ini memang ASEAN menganut prinsip tak mau ikut campur terrhadap urusan dalam negeri setiap anggotanya. Namun genosida terhadap suku Rohingya ini bisa seharusnya bisa jadi momen bagi ASEAN untuk mengevaluasi prinsip ini," kata Sukamta.
ASEAN harus membuat kebijakan lebih tegas terhadap Myanmar jika rezim di Myanmar tetap berlaku zalim kepada kaum minoritas Rohingya. Tekanan bisa dilakukan oleh ASEAN dengan melakukan pengucilan terhadap Pemerintah Myanma lewat embargo ekonomi.
Dulu embargo ekonomi terbukti bisa menekan Myanmar untuk lebih demokratis. "Saya kira cara yang sama bisa dilakukan saat ini untuk menyelamatkan Muslim Rohingnya," kata Sukamta.
Baca juga, Citra Satelit: Ratusan Bangunan Muslim Rohingya Dibakar.
Di sisi yang lain ia berharap tekanan internasional lewat PBB dengan meminta tentara Myanmar menghentikan tindak kekerasan terhadap Muslim Rohingya. Selain itu, pemerintah Myanmar harus membuka akses tim investigasi dari PBB dan juga relawan kemanuasiaan internasional yang akan masuk ke Myanmar.
"Saya sesungguhnya sudah kehabisan kata-kata melihat kejahatan yang dilakukan terhadap Muslim Rohingya. Tindakan militer Myanmar seperti bangsa barbar."
Ikuti Whatsapp Channel Republika