REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Sejumlah perwakilan organisasi Islam di Bali berkumpul dalam silaturahim yang digelar di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Bali, Selasa (22/11). Mereka menuntut pemerintah pusat, khususnya aparat berwenang untuk menangani kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahja Purnama diproses secara transparan dan berkeadilan.
"Kami dari tokoh Muslim Bali mengimbau hukum dalam hal ini harus ditegakkan sebagaimana hukum yang diproses pada mereka yang menistakan agama apapun. Hukum harus ditegakkan, transparan, dan berkeadilan," kata Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Bali, Bambang Santoso, di Denpasar, Selasa (22/11).
Bambang menyoroti aksi umat 4 November 2016 kemarin adalah aksi penuh santun. Ramainya Muslim berdatangan ke Jakarta itu lebih kepada panggilan hati. "Sesungguhnya jika Polri menjadikan hukum sebagai panglima, maka Polri akan semakin dipercaya masyarakat,'' jelas Bambang Santoso yang juga ketua DKM Baitul Makmur Denpasar.
Menurut Bambang, tidak perlu berbelit dan tidak sulit, sehingga umat tidak perlu berunjuk rasa. "Sinyal yang ditangkap umat waktu itu adalah politiklah yang menjadi panglima. Mudah-mudahan dengan kasus ini, hukum akan ditegakkan," katanya.
Bambang mengatakan umat Muslim di Bali dalam kasus ini tetap menjaga kesantunan, khususnya menghindari intoleransi sekecil apapun bentuknya. Bali adalah destinasi pariwisata dunia, bagaikan jarum yang jatuh ke lantai di mana suara dentingnya akan terdengar ke berbagai arah.
Perwakilan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bali, Amiruddin, mengatakan pihaknya tak melarang dan tak pula mengimbau anggota dan umat Muslim di Bali untuk ikut serta aksi lanjutan di Jakarta. PP Muhammadiyah bertugas mengawal kasus ini ke konteks hukum sehingga dapat menjawab tuntutan umat Muslim.
"Jangan terlalu menyoroti Jakarta, tapi konsentrasi ke Bali supaya aman dari dampak negatif setelah aksi. Masing-masing ormas Islam berpedoman pada NKRI harga mati. Kekacauan harus dihindari, kedamaian wajib diwujudkan. Jika tetap ada aksi atau kritikan ke pemerintah, maka sampaikan secara damai," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika