REPUBLIKA.CO.ID, CISARUA -- Ketua DPR RI Ade Komarudin, tak mau menanggapi apakah Aksi Bela Islam III oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, yang rencananya digelar pada 2 Desember mendatang. Ia mengaku bukan pada kapasitas untuk menyatakan apakah aksi tersebut perlu atau tidak.

''Itu tanya ke yang membuat acara, jangan tanya saya,'' kata Ade, kepada wartawan, di Cisarua, Bogor, Sabtu (20/11).

Namun yang terpenting kata dia, perbedaan aspirasi harus dikelola dengan baik dan taat hukum. Negara tidak boleh membentuk katup aspriasi dari manapun, selama itu bermanfaat untuk bangsa.

''Harus diberikan jalan kepada semua pihak untuk mengikuti hukum, dalam kasus apapun. Kebetulan sekarang pada kasus ini, kita ingin memenuhi rasa keadilan, tolong jaga negeri ini persatuan dan kesatuannnya," ujar pria yang akrab disapa Akom ini.

Akom berpesan, agar semua pihak, baik itu pimpinan DPR, Eksekutif, Kepolisian, dan TNI, sama-sama menghadapi persoalan ini dengan kepala dingin dan demokratis. Mereka harus melayani masyarakat dengan sikap mengayomi untuk mencari titik temu.

''Hindari terjebak mempromosikan konflik, tonjolkan titik damai, bukan ketegangan dan konflik. Keanekaragaman dan perbedaan dibiarkan tumbuh dan dikelola dengan baik untuk menjadi kekuatan bangsa ini,'' ucap politikus Golkar tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika