REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) prihatin masih ada beberapa daerah yang belum membentuk badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) seperti Bandung dan Depok. Padahal, Ibu Kota Provinsi Jawa Barat tersebut baru saja mengalami bencana banjir.
"Wali Lota Bandung masih belum mau membentuk BPBD, tidak tahu alasannya kenapa," kata Kepala Pusat Data dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho ketika bersosialisasi tentang penanggulangan bencana, Kamis (17/11).
Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil masih mempercayakan Dinas Pemadam Kebakaran (DPK) sebagai satuan kerja perangkat daerah yang menangani situasi yang darurat.
Selain Bandung, masih ada kota lain yaitu Depok yang belum juga membentuk BPBD. Padahal penanganan bencana seharusnya menjadi prioritas penting dalam data perencanaan daerah maupun data nasional.
Sutopo mengimbau pemerintah agar dapat meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana karena curah hujan di wilayah Indonesia diperkirakan akan terus meningkat sampai Januari 2017.
"Curah hujan di wilayah Indonesia akan terus meningkat. La Nina dan Dipole Mode negatif dan suhu perairan muka air laut mengakibatkan terjadinya bencana seperti banjir, longsor, puting beliung, dan lain lain," ucap Sutopo.
Bencana-bencana seperti tanah longsor dominan terjadi di Pulau Jawa yang memiliki 137 juta penduduk pada tahun 2015 (proyeksi Badan Pusat Statistik/BPS).
Dalam kesempatan ini Sutopo minta seluruh pemerintah daerah untuk tidak ragu-ragu mengalokasikan dana bagi penanganan bencana seperti banjir dan gempa bumi sekalipun mereka harus menghadapi pemeriksaan keuangan/anggaran yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Lembaga pemerintahan nonkementerian ini memang berkewajiban memeriksa belanja/pengeluaran semua instansi pemerintah sesuai peraturan perundangan, sehingga semua alokasi dana yang sesuai aturan tidak perlu dikhawatirkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika