REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur nonaktif DKI Jakarta telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Karena itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian berharap massa tidak melakukan aksi turun jalan lagi pada 25 November mendatang.
Menurut Tito, hal ini sudah masuk ranah hukum, sehingga masyarakat yang menuntut tentang kasus penistaan ini harus konsisten. Apalagi, kata dia, semua yang dilakukan pihak kepolisian sudah terbuka jelas kepada masyarakat dan sudah disikapi secara adil.
"Kalau isunya memang masalah dugaan penistaan agama, maka gampang saja, kita ikuti saja proses hukumnya. Jelas sekarang tersangka dan penyidikan nanti masuk tahap ke kejaksaan kawal, masuk tahap peradilan kawal, seluruh Indonesia akan melihat dan media akan melihat. Jadi kalau ada yang mau turun ke jalan lagi untuk apa?" ujar Tito kepada wartawan usai menghadiri peluncuran buku 'Maximus dan Gladiator Papua' di Mapolda Metro Jaya, Rabu (16/11).
Menurut Tito, apabila nanti massa tetap melakukan demo, dirinya beranggapan kalau aksi tersebut bukan bertujuan untuk mengadili Ahok terkait penistaan agama tapi ada tujuan tertentu. "Kalau ada yang ngajak turun ke jalan lagi, apalagi membuat keresahan dan keributan? Cuma satu saja jawabannya, agendanya bukan masalah Ahok. Agendanya adalah inkonstitusional, dan kita harus melawan itu karena negara ada langkah-langkah inskonstitusional, tembakannya bukan ke Ahok," ucap Tito.
Tito menilai, masyarakat sudah bisa menilai apa tujuan aksi tersebut jika masih tetap dilakukan. Tito tak mengiyakan bahwa demo itu nantinya hanya untuk menggulingkan pemerintahan Joko Widodo.
"Demonya ini kalian lihat sendiri. Kalau itu terjadi masyarakat bisa menilai sendiri. (Menggulingkan pemerintahan?) Itu kata situ. Silakan nilai sendiri masyarakat. Karena masyarakat kita sekarang sudah pada pintar. Dan masyarakat yang tidak mudah dipengaruhi," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika