REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengaku kesulitan mengatur bantuan untuk masyarakat. Ia mengatakan banyak warga yang sangaja datang meminta bantuan berupa uang, tunjangan hidup, bahkan uang untuk bayar kontrakan. Ia mengaku sedang berusaha membuat sistem agar bantuan kesejahteraan pada warga bisa terpolakan.
"Orang-orang yang ke sini, ke Pak Ahok umumnya dulu minta bantuan duit, tunjangan hidup, bayar kos, bayar SPP, macam-macam. Pola-pola ini sulit buat saya karena ini jumlahnya cukup banyak. Jadi saya coba mensistemkan," ujar Sumarsono di Balai Kota, Selasa (15/11).
Menurutnya lembaga terkait seperti dinas sosial, badan pemberdayaan masyarakat, dan biro kesra harus difungsikan. Jika lembaga tersebut dapat merespon dengan program-program secara institusional melalui unit-unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tidak perlu ada warga yang datang melaporkan pengaduan di Balai Kota.
"Sekarang kita institusionalisasikan ke SKPD yang menangani untuk diprogramkan. Sehingga ada respon-respon secara kelembagaan bukan individu. Sehingga kalau pola ini dilakukan nanti ketika ganti kepala daerah dia tidak berat harus merespon kebutuhan seperti ini secara langsung.
Kecuali yang sangat penting dan sekali sifatnya," katanya.
Selain itu, Sumarsono mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus selektif memberikan bantuan kepada masyarakat. Ia bahkan pernah menerima tamu yang meminta tiket pulang ke kampung halaman.
"Saya ada terima tamu minta tiket pulang ke wilayah timur sana, apa hubungannya Pemerintah Provinsi DKI dengan tiket pp. Jadi saya kira juga mendidik masyarakat, selektif. Tapi ada juga yang membutuhkan orang nggak bisa hidup rumanya reot udah mau rubuh ya kita bantu. Seperti itu lho, jadi harus selektif. Dan biasanya yang menyeleksi biasanya adalah staf saya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
