REPUBLIKA.CO.ID,AMBON -- Untuk mendukung kebijakan prioritas pemerintah dalam penurunan angka kematian ibu dan anak lewat revitalisasi posyandu, penurunan prefelansi stunting, dan memerangi buta aksara lewat literasi anak usia sekolah, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) hadir sebagai bagian dari pemerintah untuk membantu masyarakat.
Demikian disampaikan Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian di sela-sela kunjungan kerjanya di Kota Ambon, Kamis (10/11/2022). Menurutnya, Provinsi Maluku yang terletak di Indonesia Timur harus menjadi perhatian. TP PKK harus hadir berperan karena PKK adalah kader-kader pembangunan yang beriringan dengan pemerintah.
Tri menjelaskan, upaya yang dilakukan kader PKK di kabupaten/kota, sebagai bentuk inovatif seperti halnya melakukan revitalisasi kelompok dasa wisma. Melalui PKK berbagai inovasi desa didorong untuk berdampak terhadap perubahan. Selain itu, lanjut Tri, pada peringatan Hari Pahlawan ini, diharapkan bisa mengimplementasikan cita-cita para pahlawan untuk terus berbuat baik kepada Negara Republik Indonesia melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh TP-PKK.
Dalam kunker kali ini ada beberapa agenda yang akan dilakukan Ketum TP PKK di Provinsi Maluku. Hal itu di antaranya pemberian bantuan akta nikah, kartu keluarga, Kartu Identitas Anak (KIA), KTP elektronik pemula, bantuan secara simbolis berupan paket sembilan bahan pokok (Sembako), peralatan usaha UP2K PKK, Obgyn bed, rompi kader PKK muda dan perlengkapan UKS, serta peninjauan pameran UP2K PKK dan IVA Test yang berlokasi di Tribun Lapangan Merdeka, Ambon.
Selain itu, agenda kunker Ketum TP PKK lainnya yaitu peninjauan Pojok Baca Anak Jalanan di Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Maluku dan melihat pengolahan mi berbahan dasar sagu di Kantor Dekranasda Provinsi Maluku.
“Saat ini yang diperlukan masyarakat adalah program konkret, mereka mungkin sudah sangat sering mendengar program hanya seremonial saja, misalnya topik stunting, tapi ternyata di tataran konkret tidak ada bahwa pendampingan terhadap anak-anak stunting masih kurang sehingga tingkat prevelensi stunting belum bisa mencapai target 14 persen. Tetapi kami sangat menghargai bahwa Provinsi Maluku sudah mencapai penurunan yang signifikan dari 30 persen hingga 24 persen dan itu adalah sesuatu yang luar biasa karena peran Ketua PKK sangat besar dalam mendampingi kebijakan penurunan stunting ini," imbuh Tri.
Terkait anggaran, Tri mengungkapkan adanya dorongan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) untuk mendukung pemanfataan anggaran daerah dengan mencatumkan nomenklatur PKK.
"Mudah-mudahan dengan adanya legalitas ini para ketua dan pengurus PKK bisa membuat program dan bisa bekerja, oleh sebab itu untuk para pengurus TP PKK agar mempunya program kerja, tidak usah muluk-muluk, cukup memprioritaskan apa yang diinginkan di daerah tersebut," kata Tri.
Tri berharap pada 28 November 2022 mendatang, akan dilakukan Rakornas PKK se-Indonesia dapat diarahkan untuk menyusun program kerja dan anggaran sehingga pada saat berlangsungnya Rakornas bisa dimatangkan.
“Saya sangat berterima kasih kepada Pemda, yang sudah banyak membantu selaku pembina tim penggerak PKK. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan semaksimal mungkin agar bisa mendukung program pemerintah menuju Indonesia maju,” ujar Tri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
