REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus akan dilengkapi dengan bantuan tunai selain nontunai. Bantuan tunai, menurut Anies, tetap diperlukan bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Menurutnya, kajian Bank Dunia dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyatakan bahwa anak yang bersekolah tak hanya ditentukan kebutuhan biaya sekolah seperti SPP, sarana sekolah, buku, dan seragam.

Tetapi, kebutuhan biaya penunjang sekolah seperti transportasi, uang saku atau makan juga dibutuhkan. "Jadi bantuan tunai tetap diperlukan untuk sebagian masyarakat yang miskin dan rentan miskin," kata Anies di Jakarta, Ahad (13/11).

Cagub nomor urut tiga ini meyakini, KJP Plus akan ikut membantu menyukseskan program nasional Wajib Belajar 12 Tahun. Bahkan, kata dia, KJP Plus tak hanya menyasar para pelajar namun juga seluruh anak usia sekolah yang selama ini tak mampu melanjutkan pendidikan.

Anies menambahkan, saat ini KJP hanya menyasar anak-anak yang sudah ada di sekolah, sementara anak yang tidak sekolah belum bisa mendapatkan manfaat KJP. Padahal, kata dia, saat ini angka partisipasi murni tingkat SMA sederajat di DKI Jakarta adalah 65 persen. Artinya ada sekitar 35 persen anak usia SMA di DKI Jakarta yang tidak bersekolah.

"Di Kepulauan Seribu bahkan lebih mengkhawatirkan lagi karena hanya satu dari tiga anak seusia dengan pelajar SMA/K yang bersekolah," ujar mantan menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta saat ini juga menolak penggunaan KIP di DKI Jakarta. Artinya, anak-anak yang tidak sekolah (putus sekolah atau tidak pernah sekolah) terlewat dari skema bantuan pembiayaan pendidikan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika