REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas Badan Standardisasi Nasional (BSN) Budi Rahardjo mengatakan, pelaku sektor ekonomi terus berbenah meraih peluang dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian juga ikut berbenah.

"Pengembangan dan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya untuk menghadapi MEA," kata Budi, Senin, (7/11). Dalam era MEA, terang dia, standar technical regulation, conformity assesment memainkan peran yang sangat penting. Ini dilakukan agar produk dalam negeri lebih unggul dibandingkan produk negara lain. 

Bahkan BSN sudah memastikan ketersediaan SNI untuk 12 sektor dalam perjanjian MEA. Ketersediaan SNI tersebut meliputi 223 SNI sektor jasa kesehatan, 20 SNI sektor jasa penerbangan, 4 SNI sektor jasa pariwisata, 285 SNI sektor teknologi informasi dan komunikasi (e-ASEAN), 90 SNI sektor jasa logistik, 137 SNI sektor karet dan produk karet, 376 SNI sektor tekstil dan produk tekstil, 198 SNI sektor otomotif, 550 SNI sektor perikanan, 1000 SNI sektor produk berbasis agro, 251 SNI sektor produk berbasis kayu, dan 705 SNI sektor elektronika. "BSN terus mengembangkan SNI dan melakukan kaji ulang SNI maksimal lima tahun sekali. Per Juni 2016, SNI yang masih berlaku sebanyak 8.981 SNI," ujar Budi.

Pengembangan dan penerapan SNI didukung oleh ketersediaan 227 lembaga sertifikasi, 1.171 laboratorium, lembaga inspeksi, dan penyelenggara uji profisiensi yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN). 

Ia menambahkan, BSN juga akan mengadakan pameran Indonesia Quality Expo (IQE) 2016 di Plasa Industri, Kementerian Perindustrian pada 8 – 11 November 2016. Pelaku usaha penerap SNI akan ikut serta dalam pameran untuk memamerkan produk-produk mereka yang telah ber-SNI. "Dalam pameran juga akan diberikan konsultasi gratis mengenai SNI. Ini supaya para pelaku usaha makin banyak yang menerapkan SNI dalam produknya," kata Budi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika