REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIH -- Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong kesetaraan peluang kerja bagi penyandang disabilitas. Pasalnya, sejauh ini, hanya sedikit pihak yang diberikan kesempatan bekerja secara formal kepada mereka.
Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalsel H Hesly Junianto mengatakan, kondisi ini harus menjadi perhatian semua pihak. "Kita harus mendorong kepercayaan diri semua warga kita yang memiliki kekurangan fisik ini. Sekarang, organisasi kita sudah mulai menggalakkan itu," ujarnya dalam seminar mengenai Kesetaraan Peluang Kerja bagi Penyandang Disabilitas pada Rakerwil Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalsel di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Sabtu (5/11).
Menurut dia, tindak lanjut DPW Muhammadiyah Kalsel untuk bisa memberikan pembinaan bagi masyarakat disabilitas ini seperti mendorong mereka bisa terus menempuh pendidikan formal setinggi mungkin dan memberikan bekal kreativitas agar mereka bisa hidup mandiri. "Kita akan berupaya menggandeng pemerintah dan lembaga pendidikan serta lembaga pelatihan kretivitas untuk mensukseskan program ini," tutur Hesly.
Berdasarkan data dari Pemerintah Daerah tahun 2009, terdapat lebih dari 19 ribu warga penyandang disabilitas di daerah ini. Namun, hanya sekitar 10 persennya saja yang bisa menempuh pendidikan formal hingga melebihi Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.
"Rendahnya pendidikan warga kita penyandang disabilitas ini sangat memprihatinkan. Padahal, mereka memiliki hak yang sama dari pemerintah untuk mengecap pendidikan, kenapa terjadi demikian, harus sama-sama kita pecahkan solusinya," papar Hesly.
Salah seorang pengurus Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah Divisi Disabilitas Arni Surwanti menceritakan, bagaimana dirinya yang menyandang disabilitas bisa menumpuh pendidikan hingga akhirnya dipercaya menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. "Memang semuanya itu besarnya dari dorongan keluarga dan masyarakat yang bisa memotivasi kita bisa percaya diri, bisa mencapai pendidikan, dan kesuksesan seperti orang-orang yang fisiknya sempurna," ungkap alumni S3 Ilmu Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta tersebut.
Yang juga menjadi masalah bagi penyandang disabilitas saat ini selain pendidikan, menurut dia, adalah hak mendapatkan identitas diri dari negara, dan mereka harus dibantu untuk bisa melalui proses untuk memperoleh identitas tersebut. Karenanya, dia berharap, agar pemerintah memberikan perhatian lebih bagi mereka, mengingat akan sangat sulit bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan kemampuan dirinya, yang akhirnya justru bisa menjadi beban bagi keluarga dan negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
