REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak aparat untuk menindak tegas siapa pun yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum di Jakarta setelah aksi massa yang berlangsung damai, Jumat (4/11) sore.

"Aparat TNI/Polri jangan ragu menindak tegas siapa pun dan pihak mana pun yang dengan sengaja melakukan aksi kekerasan di tengah jalan, seperti yang terjadi di kawasan Pluit dan Penjaringan (Jakarta Utara)," kata Koordinator Forum Silaturahim Alumni HMI, Mustagfirien, di Jakarta, Sabtu dini hari.

Mustagfirien menduga aksi yang sebelumnya berlangsung damai, pada akhirnya ditunggangi oleh kepentingan politik sehingga telah mengakibatkan terjadinya kericuhan, Jumat (4/11) malam.

"Tentu saja perbuatan tersebut jelas mencederai semangat aksi damai yang didengungkan sebelum pelaksanaan aksi 4 November 2016 dan juga berimbas ke sekelompok orang yang mencoba memprovokasi kedamaian warga di wilayah Pluit dan Penjaringan," ujarnya.

Menurut dia, kericuhan itu jelas sangat merusak nama baik HMI dan umat Islam pada umumnya yang berusaha menciptakan kedamaian dan kesatuan serta menjaga kebhinekaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mustagfirien mengakui kader HMI ada yang mendukung dan menolak aksi tersebut digelar dengan beberapa pertimbangan.

"Kalau penistaan agama, ya tidak ada masalah. Tapi kalau diarahkan untuk kepentingan kandidat (Pilkada DKI Jakarta) tertentu akan jadi persoalan karena sebenarnya dukungan HMI terpecah sehingga membawa simbol HMI jadi sangat riskan sehingga terjadi stigma negatif terhadap gerakan HMI," sebutnya.

Kepada segenap alumni HMI, dia menyerukan agar tidak mengatasnamakan organisasi ekstrakampus terbesar di Indonesia itu karena para alumni memiliki dukungan terhadap pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang berbeda.

Ikuti Whatsapp Channel Republika