REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Keberhasilan Indonesia dalam melakukan pencegahan dan menanggulangi bahaya paham radikal terorisme mendapat perhatian serius dari negara Fiji. Untuk mempelajari keberhasilan tersebut, pemerintah Fiji yang diwakili Menteri Pertahanan dan Keamanan Nasional, Hon Ratu Inoke Kabuabola beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di kompleks Indonesia Peace and Security Center (IPSC), Sentul, Kamis, (3/11).
"Mereka datang ke BNPT dengan maksud untuk mendapatkan gambaran bagaimana kita selama ini melakukan pencegahan dan penanggulangan terorisme. Dan pemerintah negara Fiji sendiri ingin belajar kepada kita mengenai counter terrorism," ujar Kepala BNPT, Komjen Pol Suhardi Alius usai menerima Menhankam Fiji dan rombongan
Lebih lanjut pria yang pernah menjabat Kabareskrim Polri ini menjelaskan bahwa dalam upaya untuk belajar tersebut pemerintah Fiji juga ingin mengetahui fasilitas apa dan langkah-langkah apa saja yang sudah dikerjakan BNPT dalam rangka penanggulangan terorisme selama ini.
"Dan respons dari Menhan Fiji sendiri terhadap BNPT sangat luar biasa. Karena masalah terorisme ini sudah menjadi masalah global sehingga mereka merasa perlu untuk belajar ke kita," ujar alumni Akpol 1985 yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar ini.
Untuk itu dengan tanggapan dari pemerintah Fiji yang luar biasa itu, menurut Kepala BNPT, pemerintah Fiji sendiri selanjutnya akan melakukan kerjasama dengan BNPT. "Kerja samanya dalam bidang pelatihan bagaimana melakukan penanggulangan terorisme," ujar pria yang juga pernah menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat dan Depok ini mengakhiri.
Dalam pertemuan tersebut kepada pemerintah Fiji, Deputi III bidang Kerjasama Internasional BNPT, Irjen Pol Petrus R. Golose menjelaskan bahwa aksi pencegahan terorisme harus berjalan beriringan dengan hak asasi manusia.
“Sampai saat ini, aksi yang kita jalankan tidak pernah melanggar hak asasi manusia. Isu-isu berkaitan hal ini memang menjadi perhatian masyarakat dan sebisa mungkin kita memperhatikan poin poin hak asasi manusia dalam melakukan aksi penanggulangan,” kata Irjen Pol Petrus Golose.
Lebih lanjut pria yang dalam karirnya pernah menjabat sebagai Wakadensus 88/Antiteror Polda Metro Jaya dan Wakil Direktur II/Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. ini menjelaskan bahwa BNPT selalu mendukung program-program terkait hak asasi manusia dan sudah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
“Selain itu, aksi penangkapan teroris selama ini kami juga selalu mengacu kepada criminal justice system. Setelah proses penangkapan, dilanjutkan dengan proses pelaporan kemudian interogasi dan sebagainya,” ujar pria yang juga pernah melumpuhkan teroris Dr Azahari dan kelompoknya di Batu, Malang, pada 2005 silam ini mengakhiri.
Dalam kujungannya ke BNPT tersebut, Menhankam Fiji didampingi Dubes Fiji untuk Indonesia, HE.Ratu Seremaia Tuinausori Cavulati, Dubea RI untuk Fiji, Gary Rachman Maksmun Jusuf, Athan RI untuk Fiji & PNG Kolonel Inf. Anggara Sitompul dan RFMF Chief of Staf Col. Litea Seruiratu.
Sementara Kepala BNPT dalam kesempatan tersebut didampingi oleh Sekretaris Utama (Sestama) Mayjen TNI. R. Gautama Wiranegara, Deputi II bidang Penindakan, Penegakan Hukum dan Pembinaan Kemampuan, Irjen Pol. Arief Dharmawan, Deputi III bidang Kerjasama Internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika