REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fadli Zon menyangkal pertanyaan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo yang menduga ada pihak yang ingin menjadi presiden di balik demonstrasi pada Jumat (2/11). Fadli Zon menyatakan pernyataan Cahyo tersebut berpotensi menimbulkan spekulasi serta kegaduhan baru.

Menurutnya demo yang bakal dilakukan oleh puluhan ribu umat Islam itu murni bentuk tuntutan hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Saya kira pernyataan pak Cahyo itu berlebihan, dapat menimbulkan spekulasi. Siapa yang dituduh? Kalau ada yang tergantikan, siapa yang naik?" TanyaFadli Zon,saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (2/11).

Bahkan Fadli Zon, mengatakan aksi demonstrasi tidak ditunggangi oleh kepentingan politik, meskipun ada pihak yang diuntungkan. Tidak hanya itu, dia juga menepis kabar kalau demonstrasi tersebut juga didomplengi oleh Islam radikal.

Sebab duduk permasalahannya sendiri sudah sangat jelas, maka tidak ada politisasi apapun dan tidak ada kaitannya dengan Partai Politik apapun. Sehingga dia berharap pemerintah perlu takut dan panik dengan adanya unjuk rasa ini.

Selain itu demonstrasi juga diikuti oleh berbagai kelompok-kelompok, seperti ibu-ibu pengajian, modern dan juga nasionalis. Kemudian demonstrasi besar juga sudah hal biasa sudah 18 tahun berdemokrasi sejak 1998. Tak hanya, itu pihak kepolisian juga harus dikawal, bukan dimusuhi.

Karena bagaimanapun juga mereka (pendemo) adalah Warga Negara Indonesia dan berhak untuk menuntut keadilan. “Jadi tidak perlu takut, tak usah ada tembak ditempat,” harap Politikus Partai Gerindra itu.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua DPR RI, Ade Komaruddin. Menurut Politikus Partai Golkar itu, menghimbau kepada elit agar menahan diri untuk tidak memperkeruh situasi. Termasuk dengan memberikan pernyataan yang menimbulkan kontroversi.

Namun dirinya akan berdiri tegak menghadang apabila dalam demonstrasi tersebut ada niatan untuk menjatuhkan pemerintahan. Sebab pemerintahan ini lahir dari sistem yang sangat demokratis. Yakni melalui Pemilihan Umum (Pemilu) dengan biaya yang sangat besar.

“Berpikiran seperti itu boleh saja.Tapi sebaiknya elite politik menahan diri terhadap pikiran-pikiran yang dapat membuat kontroversi," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika