REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyarankan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan pernyataan terbuka terkait dugaan kasus penistaan agama. Jokowi hendaknya menyatakan bahwa siapapun yang melakukan penistaan agama harus diproses secara hukum tanpa terkecuali.

Doli mengatakan Jokowi hendaknya juga meminta Polri agar segera memproses kasus Ahok sesuai peraturan hukum yang berlaku. Menurutnya hal itu lebih tepat dibandingkan Jokowi sibuk melakukan lobi ke berbagai pihak untuk menghentikan gerakan "Tangkap Ahok".

"Jika sikap itu terus dipertahankan, maka tidak bisa disalahkan apabila timbul kesan bahwa Presiden Jokowi memang benar melindungi Ahok," ujarnya, Rabu (2/11).

Ia juga mempertanyakan ada hubungan apa antara Jokowi dan Ahok sehingga beliau melindunginya?. Padahal status Jokowi sebagai presiden lebih tinggi dibandingkan Ahok. "Ada konspirasi apa dan melibatkan siapa di belakangnya? Dalam negeri atau luar negeri juga? Bermotif politik sematakah? Ekonomi juga? Atau bahkan 'ideologis' juga?," tanya Doli.

Apabila sederet pertanyaan tersebut tidak terjawab tuntas, maka menurut dia wajar apabila gerakan Tangkap Ahok meluas. Gerakan tersebut tidak hanya dari kalangan umat Islam saja tetapi sudah melibatkan tokoh politik, tokoh masyarakat, nasional maupun lokal, lintas agama, lintas etnis, dan lintas komunitas.

Untuk itu, kata Doli, menjadi lumrah jika pimpinan DPR, ketua partai politik, Rachmawati Sokarnoputri (putri Presiden Republik Indonesia ke-1 Soekarno), dan tokoh bangsa lainnya akan ikut terlibat. Pasalnya kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok sudah masuk pada persoalan yang mengusik dan mengganggu kebangsaan.

"Dan bisa saya pastikan bahwa akan banyak kader dan simpatisan Partai Golkar yang ikut hadir pada aksi akbar 4 November besok," kata Doli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika