REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatu Ulama (PBNU) bersama perwakilan tokoh-tokoh agama lain yang mewakili Kristen, Budha, Hindu dan Konghuchu menginginkan kesatuan dan persatuan NKRI terjaga dengan baik. Meski sebentar lagi akan diselenggarakan pilkada serentak di berbagai daerah, mereka berharap pilkada berjalan damai, tertib dan aman.
Ketua PBNU, KH Marsudi Syuhud mengatakan, seluruh perwakilan pimpinan agama yang ada di Indonesia menginginkan keadaan bangsa terus menerus terjaga dengan baik. Terus menerus dalam keadaan damai. Jadi, seruan seperti ini tidak hanya untuk masyarakat wilayah DKI Jakarta saja. Seruan ini untuk semua bangsa Indonesia.
"Bersama-sama semuanya sepakat untuk melaksanakan demokrasi dengan baik, bermartabat dan berakhlak," kata Marsudi saat konfrensi pers Tokoh-tokoh Agama untuk Indonesia Bhineka dan Pilkada Damai di Kantor PBNU, Kamis (27/10).
Menurutnya, saat ini bangsa Indonesia sudah melaksanakan demokrasi dengan baik. Saat menyampaikan pendapat dengan cara demonstrasi pun berjalan aman dan tenteram.
"Kita ingin membangun bangsa ini bangsa yang beradab. Kepentingan acara ini untuk membangun bangsa Indonesia yang beradab ke depan," ujarnya.
Ia menegaskan, isu negatif yang tersebar harus diklarifikasi. Sebab, isu yang khususnya ada di media sosial belum tentu kebenarannya. Diharapkan, sekarang dan ke depannya, ketika masyarakat menghadapi pilkada serentak jangan sampai menarik wilayah agama ke politik.
Sekretaris Jenderal Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Antonius Subianto Bunjamin mengatakan, demokrasi sebagai jalan yang ditempuh masyarakat Indonesia dalam membangun peradaban bangsa. Tapi, di berbagai daerah KWI melihat ada kecenderungan agama di tarik ke ranah politik. Sebaliknya, politik di tarik ke ranah agama.
"Sehingga nilai luhurnya jadi hilang," ujarnya.
Antonius meyakini agama yang ada di Indonesia memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Nilai-nilai tersebut mendukung pembangunan bangsa. Mestinya nilai-nilai yang baik itulah yang harus disumbangkan dalam proses demokrasi di Indonesia.
Ia menerangkan, memang masalah SARA sedikit sensitif, seolah-olah tidak bisa dibawa ke dalam ranah politik. Namun, menurutnya, agama harus dibawa untuk memberi nilai-nilai moral. "Nilai-nilai luhur agama itu kita bawa untuk menjadi landasan moral dan etik bagi pelaksanaan pilkada-pilkada, saya mengimbau tokoh-tokoh agama jangan hanya karena kepentingan lima tahunan, kita mengorbankan kepentingan bangsa kita yang lebih besar," jelasnya.
Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Pendeta Gomar Gultom mengimbau, umat dan masyarakat untuk menggunakan hak pilih aktif dengan baik dan benar. Juga menjadi pemilih yang cerdas, menggunakan akal budi, mendengarkan suara hati dan mengikuti dorongan ruh suci.
"Sehingga pemimpin yang dipilih itu sungguh-sungguh pemimpin yang bijaksana, artinya pemimpin yang baik, benar dan soleh, berbakti kepada Tuhan, saya yakin pemimpin seperti itu akan mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan bangsa," jelasnya.
Ketua Bidag Hukum dan HAM, Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI), Yanto Jaya mengatakan, pihaknya sependapat dengan pernyataan yang dikatakan perwakilan PBNU, KWI dan PGI. Terkait kegiatan apapun terlebih pilkada, bangsa Indonesia harus benar-benar menunjukan kepada dunia, bahwasannya Indonesia merupakan bangsa yang beradab.
Ia menjelaskan, ciri-ciri bangsa beradab, didukung oleh masyarakat yang dewasa. Masyarakat yang mampu memilih sesuai hati nuraninya. "Ciri bangsa beradab ketika masyarakatnya tidak sakit, demam media sosial," jelasnya
Dalam jumpa pers tersebut, juga dihadiri Ketua Umum Prisadha Budha Dharma Niciren SyoSyu Indonesia (NSI), Suhadi Sendjaja dan Ketum Majelis Tinggi Agama Konghuchu Indonesia (Matakin) Uung Sendana. Mereka bersama-sama sepakat untuk menjaga kondisi bangsa Indonesia agar tetap aman, tentram dan damai. Pilkada serentak pun diharapkan berjalan dengan baik. Masyarakat diimbau untuk bersikap baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika