Kedua, lanjut BW, adalah mengawasi dengan teliti letak putaran-putaran uang terbesar dari APBD DKI. Sebab, di mana ada uang besar, di situlah letak potensi penyalahgunaan kewenangan bisa terjadi. Korupsi dengan skala besar, kata dia, sebagian besar disebabkan karena diskresi yang disalahgunakan.
Sehingga, sistem kontrol harus diperkuat, baik internal ataupun eksternal. Di internal, kata dia, Pemprov harus memastikan kinerja inspektorat maksimal. Inspektorat harus independen dan kuat. Dan, lanjut BW, untuk pengawasan eksternal dalam penataan akuntansi, yakni BPK.
Keduanya adalah bagian dari satu rangkaian besar untuk membuat sistem pencegahan korupsi secara maksimal. BW yakin, korupsi dan keserakahan adalah pangkal dari kemiskinan dan kesenjangan yang kian lebar di Jakarta.
“Tidak mungkin kesejahteraan dan keadilan bisa didapatkan kalau kita tidak menaklukkan korupsi. Masih banyak tantangan di Jakarta yang perlu ditaklukan dengan cara-cara yang lebih beradab dan lebih humanis,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
