REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan (SARA) Pilkada DKI Jakarta membuat kompetisi elektoral tersebut tidak membahas persoalan yang fundamental. Pengamat politik dari Interseksi Foundation Hikmat Budiman mengatakan Pilgub DKI yang sebelumnya membahas isu-isu fundamental permasalahan ibukota menjadi isu-isu yang SARA.
"Ini sudah bergeser dari soal kemacetan dan penggusuran ke diskusi soal kitab suci," ujar katanya dalam diskusi 'Jakarta, Etalase Demokrasi Tanpa SARA di Gedung LIPI, Jakarta, Kamis (27/10).
Hikmat mengatakan diseluruh negara-negara modern politik identitas memang lazim dalam kompetisi elektoral atau pemilihan umum. Namun jika dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Hikmat mengatakan isu seputar kemacetan, banjir dan penggusuran lebih penting daripada isu SARA.
"Kalau kita kembali ke Jakarta, yang lebih menghantui hidup kita itu macet atau persaingan antar agama? Ingat, kita bangun pagi sudah disajikan macet, sudah berfikir bagaimana caranya pergi ke kantor," katanya.
Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI Adriana Elizabeth berharap masyarakat dan pendukung calon yang mengikuti Pilkada untuk melakukan demokrasi yang sehat.
"Dalam demokrasi ini kan ada partisipasi masyarakat. Bagi saya pribadi demokrasi itu perlu logika sehat. Kita perlu paham, bicara pertarungan politik itu tidak ada unsur 'membunuh' secara verbal atau popini publik," kata Adriana dalam kesempatan yang sama.
Adriana mengatakan dalam demokrasi perlu adanya pertarungan ide atau gagasan yang terukur. Dengan demokrasi yang matang dapat membangun logika. Demokrasi, kata Adrianan, perlu standar kepantasan. Adriana mengatakan demokrasi perlu logika terkait prinsip tidak melakukan perbuatan diskriminatif.
"Partai politik sebagai pilar demokrasi punya peran penting. Mohon maaf saya tidak lihat parpol yang mampu melakukan hal itu. Jadi sekarang ini demokrasi seperti ini ya kesalahan parpol," tambahnya.
Andriana mengatakan bahwa persoalan Pilkada 2017 didominasi dengan pertarungan politik atau kekuasaan. Oleh karena itu, ia berharap pasangan calon yang nantinya akan terpilih untuk membuktikan janji yang pernah disampaikan pada kampanye.
"Politik itu hanya pertarungan kekuasaaan. Pemerintahan yang akan terpilih setelah pilkada itu harus membuktikan kalau yang dipilih pantas dan memnuhi syarat-syarat janji kampanye," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
