REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Maritim, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, untuk menyelesaikan ketidaksepakatan warga Mandalika, NTB atas pengembangan pariwisata di sana, pemerintah berencana akan memberikan uang kerohiman. Luhut menjelaskan, pihaknya sudah berkordinasi dengan Pemda setempat untuk masalah uang kerahiman ini.
"Mandalika tinggal selesai masalah kita memberikan kerohiman kepada tanah 109 hektar itu, karena kalau dari legal standingnya sebenarnya enggak ada alasan. Perintah Presiden juga begitu, tapi kita sedang hitung yang pantas. Sedang hitung antara Sekda dengan stafnya dari pihak disana," ujar Luhut di Kantornya, Kamis (27/10).
Menurut Ruhut, ini langkah terakhir ketika memang penolakan warga tak bisa dibendung. Kawasan seluas 109 hektar yang rencananya akan dibangun Convention Hall tersebut memang tanah negara dan berada di bibir pantai. Tak ada aktivitas ekonomi di sana, dan lahan tersebut juga tak banyak diberdayakan oleh masyarakat.
Kabupaten Mandalika sendiri dipilih untuk dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam sektor pariwisata. Luhut mengatakan, potensi investasi yang bisa dikembangkan di sana senilai Rp 30 triliun.
Saat ini, selain masalah pembebasan lahan, pemerintah juga masih melakukan rencana strategis untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam kunjungannya ke Mandalika pekan lalu, Luhut mengatakan KEK Mandalika, yang masuk dalam 10 destinasi wisata prioritas pemerintah dengan nilai proyek sebesar 2,5 miliar USD, jika bisa diwujudkan akan memberi dampak yang berlipat kepada masyarakat sekitarnya.
"Percayalah, pemerintah tidak akan mencederai rakyatnya. Mandalika dibuat untuk kesejahteraan rakyat setempat," katanya.
Luhut menjelaskan, kalau turis berkembang yang lain akan berkembang. Jumlah turis sekarang satu juta per tahun, dan pemerintah ingin jumlahnya meningkat hingga 5 juta. "Dampaknya adalah semua sektor akan berkembang seperti pertanian, handicraft, industri, dan perekenomian rakyat seperti dengan membuka warung makan, listrik, air dan masih banyak lagi," ujar Luhut.
Luhut menargetkan tahun depan pembangunan kawasan ini bisa segera dijalankan. Kawasan ini, menurutnya, termasuk salah satu yang akan mendapat bantuan dari Bank Dunia sebesar 300 juta USD, bersama dengan kawasan wisata Borobudur dan Danau Toba.
Ikuti Whatsapp Channel Republika