Kamis 27 Oct 2016 06:21 WIB

Legislator PKS Setuju UN tak Jadi Syarat Kelulusan

Rep: Rahmat Fajar/ Red: Bayu Hermawan
Ujian nasional (ilustrasi)
Foto: Republika/Raisan Al Farisi
Ujian nasional (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR RI, Fikri Faqih sependapat  jika ujian nasional (UN) tidak dijadikan sebagai standar kelulusan siswa. Hal tersebut seperti yang dikeluhkan oleh banyak pihak.

"Sekarang masih ada yang mengeluh ujian nasional di suatu tempat gak lulus-lulus, sama standarnya padahal fasilitas sekolah berbeda," ujarnya kepada Republika.co.id, Rabu (26/10).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu lebih setuju jika UN hanya dijadikan acuan pemerintah sebagai pemetaan nilai akademik saja. Disamping itu, UN hanya untuk solusi meningkatkan kualitas pendidikan yang masih rendah.

Terkait fasilitas sekolah disetiap daerah yang belum sama, menurut Fikri, pemerintah harus segera mengatasi. Terutama sekolah di daerah terpencil seperti menyediakan fasilitas maupun guru.

Fakta di lapangan, lanjutnya, masih banyak daerah terpencil di Indonesia yang kekurangan guru. Sehingga anggota TNI harus turun tangan untuk mengajar para siswa. "Ini harus ada campur tangan pemerintah. pemerintah harus hadir di daerah yang pendidikannya rendah," katanya.

Dengan kondisi seperti itu, Fikri menegaskan, akan susah untuk bersaing dengan sekolah lain yang lebih lengkap fasilitasnya. Salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mengirim guru atau para sarjana yang baru lulus dari perguruan tinggi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement