REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebut sejumlah capaian gemilang Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Terobosan bidang politik, kata dia, diantaranya keberhasilan pemerintah melakukan konsolidasi politik yang membuat kekuatan politik di parlemen seimbang.
Hal itu berdampak pada program-program yang dicanangkan Pemerintah dapat berjalan efektif. "Bisa dibandingkan saat Pemerintah baru berjalan, dengan yang terjadi saat ini proses lobi-lobi politik menghasilkan perimbangan yang kuat, tetapi bukan berarti tidak kritis," ujar Wiranto dalam acara Press Briefing Dua Tahun Jokowi-JK di Gedung Bina Graha, Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (26/10).
Tak hanya itu, capaian di bidang politik lainnya yakni kesuksesan melaksanakan Pilkada serentak 2015 dengan angka partisipasi pemilih sebesar 69,9 persen. Begitu pun Indeks Demokrasi Indonesia 2015 yang meningkat jika dibandingkan dengan indikator dan variabel pada tahun 2014 lalu yang mencapai 73,12 dari tahun sebelumnya 73,04.
Pun halnya di bidang hukum, Wiranto menyebut sejumlah capaian Pemerintah Jokowi-JK. Pertama, deregulasi tiga ribu Perda. Dari harmonisasi peraturan sebanyak 3.143 Perda setidaknya pemerintah berupaya memperlancar iklim investasi, ekspor, wisata, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.
"Kami deregulasi produk hukum yang bukan membangun kepastian, justru menghasilkan kerancuan dan ketidakpastian dan menghasilkan sesuatu yang nyata-nyata," kata Wiranto.
Kedua, Pemerintah melalui kepolisian telah berhasil mengurangi angka kejahatan dari tahun 2015 sebanyak 373.636 kasus menjadi 165.147 kasus di 2016. "Berkurang setengahnya, ini cukup bagus dan siginifikan, mudah-mudahan optimalisasi ini makin bagus lagi saat ada reformasi hukum, Kejaksaan juga telah mampu menyelematkan uang negara, sebesar Rp 14,2 triliun di 2016," kata Wiranto.
Wiranto juga mengingatkan publik bahwa di Pemerintahan Jokowi-JK juga berhasil menangkap buronan koruptor di luar negeri Samadikun Hartono, kasus BLBI 1998 di Cina, Totok Ary Prabowo (mantan bupati Temanggung) di Kamboja, dan Hartawan Aluwi kasus Bank Century di Singapura. "Meski cuma tiga tapi ini mengubah mitos bagi koruptor bahwa di luar negeri ini aman," kata Wiranto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
