REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK TENGAH -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta para pihak yang bermasalah untuk bersama-sama menyelesaikan masalah lahan sebesar 135 hektar demi percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. "Menurut mantan Menteri BKPM, Pak Lutfi, masalah (sengketa lahan) ini sudah selesai pada tahun 2008. Hak Pengelola Lahan (HPL) akan keluar dalam beberapa pekan ke depan.
Surat dari Kemeterian Keuangan dan Kementerian BUMN bahwa ini adalah aset negara akan keluar dalam beberapa minggu ke depan. Kalau kita ribut terus mimpi kita untuk mensejahterakan rakyat akan sulit terwujud," kata Menko Maritim di depan para pemuka masyarakat dan jajaran pemerintah daerah di Lombok Tengah, Selasa (25/10).
Untuk itu, pemerintah pusat dan setempat akan mensosialisasikan perundang-undangan yang mengaturnya, yang menjelaskan bahwa pihak yang tidak memiliki bukti kepemilikan tidak bisa mengklaim lahan tersebut. Menurutnya, pemerintah juga kan melihat sejauh mana permintaan masyarakat yang menuntut penyelesaian ini bisa ditoleransi dan diakomodasi.
"Tapi pemerintah tidak bisa didikte dan tidak bisa juga diteror. Negara ini negara hukum. Kita harus taat pada hukum yang berlaku," lanjutnya.
Dalam pertemuan yang dihadiri juga oleh Direktur Pengembangan Indonesia Tourism Development Coorporation (ITDC) Edwin Darmasetiawan dan Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin, Mantan Menkopolhukam itu mengatakan, KEK Mandalika yang masuk dalam 10 destinasi wisata prioritas pemerintah dengan nilai proyek sebesar 2,5 miliar dolar AS, jika bisa diwujudkan akan memberi dampak yang berlipat kepada masyarakat sekitarnya.
"Percayalah, pemerintah tidak akan mencederai rakyatnya. Mandalika dibuat untuk kesejahteraan rakyat setempat. Kalau turis berkembang yang lain akan berkembang. Jumlah turis sekarang satu juta (per tahun), kita mau jumlahnya meningkat hingga 5 juta. Dampaknya adalah semua sektor akan berkembang seperti pertanian, handicraft, industri, dan perekenomian rakyat seperti dengan membuka warung makan, listrik, air dan masih banyak lagi," ungkapnya.
Dia menargetkan tahun depan pembangunan kawasan ini bisa segera dijalankan. Kawasan ini, menurutnya, termasuk salah satu yang akan mendapat bantuan dari Bank Dunia sebesar 300 juta dolar AS bersama dengan kawasan wisata Borobudur dan Danau Toba. Pada kesempatan tersebut, ia juga sempat mengunjungi fasilitas pengelolaan air laut untuk air bersih yang menggunakan sistem sea water reserve osmosis, yang merupakan salah satu infrastruktur penunjang kawasan tersebut. Dalam kunjungannya ke kantor ITDC, Direktur Pengembangan Edwin Darmasetiawan menyampaikan, beberapa investor di bidang pariwisata seperti Pullman dan Club Med telah memberikan komitmen untuk berinvestasi di KEK Mandalika.
Ikuti Whatsapp Channel Republika