REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pemerintah Provinsi NTB akan membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di wilayah NTB. Ini dilakukan sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo.
Proses pembentukan Satgas Saber Pungli NTB dipimpin Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin yang dihadiri sejumlah pimpinan lembaga atau instansi antara lain, Kapolda NTB Brigjen Umar Septono, Kakanwil Dirjen Pajak Nusa Tenggara Suparno, Kakanwil Kemenag NTB Sulaiman Hamid, Kepala BPN NTB Slamet Dwi Martono, dan SKPD terkait.
"Presiden menginstruksikan besar kecilnya (pungli) bukan persoalan, karena akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan daya saing ekonomi," katanya dalam rapat koordinasi pembentukan satgas saber pungli NTB di kantor Pemprov NTB, Mataram, Selasa (25/10).
Ia menambahkan, kepada seluruh kepala daerah, Presiden meminta agar pemerintah provinsi tidak memberi ruang terhadap celah terjadinya pungli. Oleh karenanya, Amin menilai diperlukan satu keterpaduan di NTB dalam memberantas aksi pungli yang sudah lama merugikan masyarakat.
Kapolda NTB Brigjen Umar Septono menyampaikan, presiden telah mengundang seluruh Kapolda ke Istana dan memberikan instruksi untuk dibentuk tim khusus untuk memberantas pungli di daerah, termasuk NTB.
"Diharapkan tim ini sinergis dan bisa membenahi pelayanan publik yang selama ini mungkin masih ada beberapa yang memberatkan masyarakat dengan pungli," katanya.
Persoalan pungli, terlepas dari berapa pun besarnya, kata Umar, akan menambah citra buruk Indonesia, dan juga membuat investor khawatir dalam menanamkan modalnya di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
