REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, integrasi antara Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) akan dilakukan secara bertahap. Saat ini pelaksanaan integrasi kedua kartu tersebut baru dirintis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
"Nanti dilakukan secara bertahap. Sampai sekarang tetap terus dipastikan di titik mana saja integrasi kedua kartu bisa dilakukan. Yang sudah mulai berjalan integrasinya di Yogyakarta, tetapi itu pun belum bisa disebut tingkat provinsi," ujar Khofifah usai acara Pers Briefing Dua Tahun Kerja Nyata Pemerintahan Jokowi-JK, di Jakarta, Senin (24/10).
Saat ini, integrasi KIP dan KKS baru bisa diterapkan di Kabupaten Kulonprogo san Kota Yogyakarta. Sebab, dua kawasan itu sudah menerapkan program e-warung.
Dalam waktu dekat, pihaknya berencana mengintegrasikan KIP dan KKS di Kabupaten Sleman. "Penentuan lokasi integrasi kedua kartu harus bekerjasama dengan bank yang juga menjadi penyalur bantuan sosial," tambah mensos.
Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hammid Muhammad mengatakan, integrasi antara Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) berpeluang terjadi. Integrasi dapat dilakukan jika seluruh data telah dipadankan dan melalui proses verivikasi.
"Sampai sekarang belum ada pembicaraan mendetail mengenai integrasi kedua kartu. Namun, peluang integrasi kedua kartu itu selalu terbuka," ujar Hammid melalui pesan singkat kepada Republika.co.id, Rabu (12/10) lalu.
Saat ini, lanjut dia, Kemendikbud sudah meminta data penerima KKS terbaru dari Kementerian Sosial (Kemensos). Data tersebut akan dipadankan dengan data KIP yang telah dicetak dan Dapodik per 31 Agustus 2016.
Ikuti Whatsapp Channel Republika